Arena Pasar Jamu dan Transformasi Kemenkes

Kedua, soal standar mutu produk dan pengolahannya, serta jaminan keamanan medis. Kedua aspek keterlekatan moral ekonomi ini, terbentang luas pada seluruh rantai nilai (value chain), sejak budi daya bahan baku, sampai produk akhir fitomarmaka.

Kebutuhan kita adalah, bagaimana menjadikan jamu sebagai komoditas penting dalam ekonomi nasional, dan sekaligus menjamin keselamatan dan keamanan medis konsumen. Pilihannya tidak lain adalah bertumpu pada evidence based jamu medicine.

Kementerian Kesehatan berbasis jamu

Senyampang dengan minggirnya Kemenkes dari arena pasar jamu, tampaknya pembentukan Kementerian Kesehatan berbasis jamu (dan kedokteran integratif) justru menjadi kebutuhan yang sangat tinggi. Pertama, melalui kementerian baru inilah terbuka peluang untuk pengembangan body of knowledge paradigma kesehatan dan pengobatan berbasis jamu, berlandaskan kaidah evidence based jamu medicine.

Kedua, pada saat yang sama, Kemenkes yang telah menjadi tulang punggung layanan kesehatan selama ini, juga berpeluang untuk ditransformasi menjadi Kementerian Kesehatan berbasis kedokteran barat, yang paling modern dan canggih, termasuk dalam hal pencegahan dan pengendalian penyakit, serta kesehatan masyarakat. Arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini untuk mewujudkan kemandirian alat kesehatan berteknologi mutakhir dan murah, tentu menjadi tantangan bagi kementerian berbasis kedokteran barat ini.

Ketiga, bila Kemenkes berbasis jamu (dan kedokteran integratif), diberikan tugas dan fungsi pembinaan, sejak budi daya bahan baku, sampai dengan produk akhir fitofarmaka, maka stabilisasi pasar jamu dan kestrad yang lain, dapat dilakukan secara terintegrasi, sehingga menjadi lebih efektif dan efisien.

Keempat, Kemenkes berbasis jamu (dan kedokteran integratif) itu juga dapat diperankan sebagai regulator dalam pembinaan dan pengelolaan keterlekatan moral ekonomi pasar jamu tipologi “pertukaran dibatasi”. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Kelima, mungkin saja diperlukan adanya komite gabungan, termasuk komite etika riset dan komite etika pengobatan, untuk menjembatani kedua paradigma itu. Hal ini juga akan menguntungkan konsumen.

Akhirnya, keberadaan dua kementerian itu, selain akan mendorong dinamika ekonomi nasional, juga akan memperluas peluang yang sangat besar bagi tiap warga negara untuk memperoleh hak layanan kesehatan dan pengobatan yang berkualitas dan merata.