Arena Pasar Jamu dan Transformasi Kemenkes

MEMPERHATIKAN Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Kemenkes), terdapat kesan bahwa pemerintah, dalam hal ini Kemenkes, sedang menjauh, bahkan meninggalkan arena pasar jamu. Berbeda dengan masa sebelumnya, ketika kehadiran Kemenkes di arena kesehatan tradisional (kestrad) ditandai dengan adanya Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional.  Mulai tahun ini kehadiran itu hanya dilakukan melalui Direktorat Tata Kelola Kesehatan Masyarakat.

Perkembangan ini tampaknya menjadi penegasan bahwa memang terdapat perbedaan cakrawala pemaknaan (horizons of meaning) ikhwal paradigma kesehatan dan pengobatan, serta peranan jamu.

Baca juga: 8 Jenis Jamu Gendong dan Manfaatnya untuk Kesehatan, Apa Saja?

Pertama, ada pandangan bahwa kesehatan dan pengobatan adalah sama dengan, serta hanya satu-satunya yaitu kesehatan dan pengobatan berbasis kedokteran barat (western medicine). Bagi pandangan ini, jamu bukan hanya tidak penting, tetapi justru dianggap kontraproduktif bagi pencapaian derajat kesehatan dan tujuan pengobatan itu sendiri.

Kedua, pandangan lain berpendapat bahwa ada peluang kombinasi yang saling melengkapi, bahkan adanya alternatif antara kesehatan dan pengobatan berbasis kedokteran barat, dengan kesehatan dan pengobatan berbasis herbal, jamu atau kestrad lainnya. Posisi jamu berada di dalam kelompok paradigma yang kedua ini.

Potensi bisnis jamu

Terlepas makin berkurangnya kehadiran Kemenkes, arena pasar jamu, tetap berkembang sangat dinamis, dengan volume bisnis yang terus meningkat. Gabungan Pengusaha Jamu memproyeksikan pertumbuhan bisnis jamu dalam kurun waktu 2017-2022 sebesar 9,8 persen per tahun.

Sementara itu, Kementerian Perindustrian mencatat nilai penjualan jamu tahun 2020 di pasar domestik mencapai tidak kurang Rp 20 triliun, dan di pasar ekspor mencapai Rp 16 triliun. Ringkasnya, potensi bisnis jamu cukup besar, dan masih akan terus berkembang.

Baca juga: Populer Sejak Zaman Majapahit, Jamu Diajukan Sebagai Warisan Budaya Tak Benda ke UNESCO

Salah satu temuan riset sosiologi ekonomi jamu yang cukup menarik dilaporkan oleh Nurmajesty et al (2022). Riset digital, dalam kerangka the social order of markets (Beckert, 2009) itu, fokus pada valuasi produk jamu dalam pengertian yang luas dan umum.

Dengan berpedoman pada empat kriteria valuasi, yakni standardization, cognitive anchoring, normative legitimation, dan social positioning, disimpulkan bahwa dalam cakrawala pemaknaan konsumen, nilai simbolik jamu lebih dominan dibanding nilai material jamu.

Artinya, persoalan kualitas material dan kemanjuran jamu untuk kesehatan, walaupun penting, bukanlah satu-satunya faktor pertimbangan konsumen dalam mengonsumsi jamu.

Memang, riset itu tidak merinci dan membagi kelompok jamu yang sudah diatur oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), yakni jamu, obat herbal terstandar (OHT), dan fitofarmaka. Riset ini juga tidak secara spesifik meneliti kelompok sebelas ramuan jamu, hasil saintifikasi yang dilakukan oleh Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional (B2P2TOOT), Kemenkes, yang berpusat di Tawangmangu, Jawa Tengah.

KOMPAS.COM/YUSTINUS WIJAYA KUSUMA Produksi jamu tradisional Dusun Gesikan, Desa Merdikorejo, Kecamatan Tempel. (Fofo dokumentasi Paguyuban Jamu Gendong Bima Sejahtera Gesikan, Desa Merdikorejo, Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman).

Arena pasar digital

Selain riset oleh Nurmajesty et al (2022), saat ini sedang berlangsung setidaknya tiga tema riset sosiologi pasar jamu, yang dilakukan oleh Riset Klaster 02 Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI). Pertama, arena pasar jamu berkembang cukup luas dan variatif akhir-akhir ini, termasuk pada ruang digital.

Kedua, ditemukan beberapa fenomena baru arena pasar digital jamu yang unik, yang dipicu antara lain oleh perkembangan media digital, terlebih lagi pada masa pandemi Covid-19. Ketiga, dinamika arena pasar digital jamu itu banyak yang berlangsung dengan keterlibatan pemerintah yang sangat minimal, bahkan ada yang terlepas sama sekali dari jangkauan pemerintah.

Evidence based jamu medicine

Serangkaian riset di atas memberikan informasi penting bagi produsen dan pemasok dalam pengembangan strategi bisnis di arena pasar jamu. Tetapi, hal ini juga sekaligus merupakan peringatan (warning), yakni bagaimana menjamin keselamatan dan keamanan medis (medical safety) bagi konsumen jamu?

Di samping itu, secara sosiologis, juga muncul soal konstruksi keterlekatan moral (moral embeddedness) pada arena pasar jamu. Dapat dikatakan bahwa arena pasar jamu mengandung unsur moral ekonomi “pertukaran dibatasi” (blocked exchange), seperti yang dimaksud oleh Beckert (2005).

Baca juga: 3 Herbal Ini Bantu Tingkatkan Imunitas saat Berpuasa Menurut Pakar Jamu Indonesia

Pertama, soal kehalalan produk. Hal ini memang sudah diatur dalam UU 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Kedua, soal standar mutu produk dan pengolahannya, serta jaminan keamanan medis. Kedua aspek keterlekatan moral ekonomi ini, terbentang luas pada seluruh rantai nilai (value chain), sejak budi daya bahan baku, sampai produk akhir fitomarmaka.

Kebutuhan kita adalah, bagaimana menjadikan jamu sebagai komoditas penting dalam ekonomi nasional, dan sekaligus menjamin keselamatan dan keamanan medis konsumen. Pilihannya tidak lain adalah bertumpu pada evidence based jamu medicine.

Kementerian Kesehatan berbasis jamu

Shutterstock/Odua Images Ilustrasi peracik jamu.

Kedua, pada saat yang sama, Kemenkes yang telah menjadi tulang punggung layanan kesehatan selama ini, juga berpeluang untuk ditransformasi menjadi Kementerian Kesehatan berbasis kedokteran barat, yang paling modern dan canggih, termasuk dalam hal pencegahan dan pengendalian penyakit, serta kesehatan masyarakat. Arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini untuk mewujudkan kemandirian alat kesehatan berteknologi mutakhir dan murah, tentu menjadi tantangan bagi kementerian berbasis kedokteran barat ini.

Ketiga, bila Kemenkes berbasis jamu (dan kedokteran integratif), diberikan tugas dan fungsi pembinaan, sejak budi daya bahan baku, sampai dengan produk akhir fitofarmaka, maka stabilisasi pasar jamu dan kestrad yang lain, dapat dilakukan secara terintegrasi, sehingga menjadi lebih efektif dan efisien.

Keempat, Kemenkes berbasis jamu (dan kedokteran integratif) itu juga dapat diperankan sebagai regulator dalam pembinaan dan pengelolaan keterlekatan moral ekonomi pasar jamu tipologi “pertukaran dibatasi”. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Kelima, mungkin saja diperlukan adanya komite gabungan, termasuk komite etika riset dan komite etika pengobatan, untuk menjembatani kedua paradigma itu. Hal ini juga akan menguntungkan konsumen.

Akhirnya, keberadaan dua kementerian itu, selain akan mendorong dinamika ekonomi nasional, juga akan memperluas peluang yang sangat besar bagi tiap warga negara untuk memperoleh hak layanan kesehatan dan pengobatan yang berkualitas dan merata.