Upaya UMKM Bangkit dari Pandemi

Ujungnya kejadian pandemi menyebabkan banyak UMKM yang gulung tikar.

Secara umum permasalahan UMKM akibat pandemi terdiri dari empat dimensi. Pertama, terjadinya penurunan penjualan, karena berkurangnya aktivitas ekonomi masyarakat.

Kedua, kesulitan permodalan, karena perputaran modal yang sulit terkait dengan tingkat penjualan yang menurun.

Ketiga adalah hambatan distribusi produk, aturan pembatasan pergerakan penyaluran produk ke berbagai wilayah. Dan keempat, yaitu kesulitan bahan baku.

Upaya bangkit

Campur tangan pemerintah untuk menolong sektor UMKM dari keterpurukan akibat pandemi sangat dibutuhkan.

Stimulus fiskal, keringanan pembayaran kredit perbankan sebagai obat penolong jangka pendek memang harus efektif digencarkan.

Tetapi sebagai insentif agar usaha UMKM dapat berdikari dan mandiri di jangka panjang patut dipertimbangkan.

Salah satunya dengan mengenalkan UMKM pada penerapan SNI. Memang selama ini UMKM masih berkutat pada permasalahan klasik seperti keterbatasan pada akses modal usaha, lemahnya dalam kelembagaan organisasi dan manajemen sumber daya manusia, kurangnya pemasaran dan kecakapan dalam penggunaan teknologi.

Permasalahan tersebut makin berat akibat hantaman covid-19 yang mengancam keberlangsungan usaha.

Sebagai respons cepat dari pemerintah dengan menggelontorkan anggaran sebesar Rp 123,4 triliun untuk skema program pemulihan harus tepat sasaran dan menolong usaha UMKM.

Kementerian KUKM juga tengah berupaya melakukan startegi untuk beberapa fase, yaitu survival, recovery dan digitalisasi.

Saat ini, baru sekitar 13 persen UMKM saja yang sudah memanfaatkan teknologi digital untuk pemasaran produknya.

Masih banyak yang belum tersentuh untuk akses digitalisasi. Padahal di saat era pandemi ini, dorongan dan preferensi orang berbelanja online jauh lebih tinggi.

Selain itu adanya tuntutan inovasi produk dan inovasi usaha sangat berkaitan dengan kualitas produk yang dihasilkan.

Oleh karena itu, sudah saatnya sektor UMKM juga melek dan peduli dengan penerapan standar SNI. Baik itu yang berkaitan dengan SNI produk maupun sistem manajemen usaha yang dijalankan.