Sri Mulyani Sebut RI Waspada Potensi Stagflasi, Apa Dampaknya ke Ekonomi?

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mulai mewaspadai potensi staglasi di Indonesia. Pasalnya, fenomena stagflasi ini menghantui seluruh negara tak terkecuali Indonesia.

Stagflasi adalah kondisi di mana pertumbuhan ekonomi stagnan, tapi tingkat inflasi di negara tersebut melonjak tinggi. Naiknya inflasi terjadi karena lonjakan harga komoditas akibat beragam hal, termasuk kondisi geopolitik yang memanas.

"Kalau inflasi tinggi direspon dengan monetary policy, maka akan menyebabkan penurunan dari PDB atau bahkan muncul resesi. Makanya kombinasi resesi dan inflasi tinggi namanya stagflasi," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran DPR RI, Kamis (20/5/2022).

Baca juga: Dilema Sri Mulyani, Pilih Tambah Anggaran Subsidi atau Buat Pertamina-PLN Berdarah-darah

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengakui, harga-hara komoditas unggulan dan utama sudah naik.

Batu bara naik sekitar 137 persen (ytd), minyak mentah Brent naik 48 persen (ytd), minyak sawit/CPO naik 26 persen (ytd), tepung naik 56 persen (ytd), dan harga makanan sudah naik 145 dollar AS dibanding tahun 2020.

Harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) sendiri sudah naik menjadi 102,51 dollar AS per barrel pada April 2022. Angkanya sudah lebih tinggi dari asumsi awal dalam APBN sebesar 63 dollar AS per barrel.

Baca juga: Subsidi Energi Membengkak, Belanja Negara Tahun Ini Dipatok Jadi Rp 3.106 Triliun

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, inflasi secara tahunan (year on year/yoy) pada April 2022 sudah mencapai 3,47 persen (yoy), tertinggi sejak Agustus tahun 2019. Sementara itu, inflasi secara bulanan mencapai 0,97 persen, tertinggi sejak Januari 2017.

"Inflasi kita mungkin akan lebih di upper end dari 3 plus minus 1 persen, akan lebih cenderung di dekat 4 persen (sepanjang tahun 2022)," ucap Sri Mulyani.

Baca juga: Dunia Bergejolak, Sri Mulyani Proyeksi Inflasi 2022 Dekati 4 Persen

Indonesia harus jaga konsumsi masyarakat tumbuh

Lebih lanjut dia menuturkan, Indonesia harus mampu menjaga konsumsi masyarakat tumbuh kuat. APBN harus hadir dengan memberi bantalan yang lebih tebal dan mampu melindungi masyarakat.

Salah satu langkah yang dia ambil adalah mempertebal anggaran perlindungan sosial (Perlinsos) termasuk bantuan sosial (bansos), ditambah Rp 18,6 triliun menjadi Rp 431,5 triliun.

Realisasinya diberikan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada 20,65 juta KPM dan BPUM.

"Ini kami juga akan masukkan sehingga total perlinsos dalam APBN kita tahun 2022 mencapai Rp 431,5 triliun," ungkap Sri Mulyani.

Subsidi energi

Sementara di sektor minyak dan gas bumi, pihaknya menambah anggaran subsidi energi dan kompensasi mencapai Rp 443,6 triliun, atau bertambah sekitar Rp 291 triliun dari alokasi awal Rp 152,5 triliun.

Rinciannya, anggaran subsidi energi ditambah Rp 74,9 triliun, dari semula hanya Rp 134 triliun menjadi Rp 208,9 triliun. Subsidi BBM dan elpiji bertambah Rp 71,8 triliun dan subsidi listrik bertambah Rp 3,1 triliun.

Sementara, anggaran kompensasi energi naik sebesar Rp 216,1 triliun, dari semula Rp 18,5 triliun menjadi Rp 234,6 triliun.

Kompensasi BBM bertambah Rp 194,7 triliun, yang terdiri dari kompensasi solar Rp 80 triliun dan Pertalite Rp 114,7 triliun; serta kompensasi listrik Rp 21,4 triliun. Semula, pemerintah tidak menyiapkan dana kompensasi untuk Pertalite dan listrik pada tahun ini.

"Pertalite dalam hal ini tidak diubah harganya. Kalau masyarakat kemarin mudik dengan mobil menggunakan Pertalite itu adalah bagian dari yang harus dibayar oleh pemerintah ke pertamina dalam bentuk kompensasi," tandas dia.