Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Denon Prawiraatmadja
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perhubungan

Meningkatkan Public Privat Partnership Dalam Membangun Infrastruktur dan Suprastruktur Transportasi

Kompas.com - 27/05/2022, 17:05 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

DALAM evaluasi kegiatan mudik dan balik Lebaran 2022 pada rapat terbatas yang diselenggarakan pada 24 Mei lalu, Presiden Joko Widodo menyoroti transportasi darat yang memang lebih banyak digunakan oleh masyarakat untuk mudik dan balik libur Lebaran.

Presiden Jokowi ingin dilakukan lagi pembangunan infrastruktur darat agar pada tahun-tahun mendatang masyarakat yang mudik dan balik Lebaran lebih nyaman.

Presiden Jokowi memandang penting untuk membangun lagi rest area di jalan tol antara Jakarta- Semarang.

Tidak tanggung-tanggung, presiden menyebutkan setidaknya perlu dibangun 10 rest area lagi. Presiden Jokowi juga menginginkan agar jalan tol tersebut lebih diperlebar.

Selain itu, Presiden Jokowi juga menginginkan agar jalur jalan pantai selatan pulau Jawa dipersiapkan lagi dengan lebih baik.

Sehingga nantinya perjalanan mudik dan balik libur Lebaran dan mungkin juga saat-saat yang lain seperti libur anak sekolah maupun libur Natal dan Tahun Baru dapat dipecah.

Selain menggunakan jalan tol di pantai utara Jawa, juga bisa melalui pantai selatan Jawa dengan sama nyamannya.

Publick Private Partnership

Pernyataan presiden ini tentunya perlu didukung semua pihak karena terkait dengan peran pemerintah dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pembangunan infrastruktur transportasi memang sangat penting karena dapat menciptakan suprastruktur yang juga sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara.

Pembangunan infrastruktur transportasi harus terus dilakukan, baik pembangunan fisik maupun non fisik seperti sistem dan aturan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sudah menganggarkan dana untuk pembangunan infrastruktur.

Kebijakan fiskal untuk pembangunan infrastruktur bisa dilakukan sendiri-sendiri oleh pemerintah pusat atau daerah dan bisa juga gabungan antara keduanya.

Namun selain itu, pembangunan infrastruktur juga bisa dilakukan dengan menggandeng pihak swasta melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau istilahnya public private partnership (PPP).

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, APBN tidak cukup untuk mendanai semua pembangunan infrastruktur di dalam negeri.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, kebutuhan dana untuk pembangunan semua infrastruktur sebesar Rp 6.445 triliun. APBN hanya mampu mendanai sekitar 37 persen saja atau sekitar Rp 2.385 triliun.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER MONEY] Wapres Usul Bansos Dicabut Jika Penerimanya Main Judi Oline | Apakah Pedagang yang Tolak Pembayaran 'Cash' Melanggar Aturan?

[POPULER MONEY] Wapres Usul Bansos Dicabut Jika Penerimanya Main Judi Oline | Apakah Pedagang yang Tolak Pembayaran "Cash" Melanggar Aturan?

Whats New
Pemerintah Susun Peta Jalan Sawit Indonesia Emas 2045, Ini Manfaatnya

Pemerintah Susun Peta Jalan Sawit Indonesia Emas 2045, Ini Manfaatnya

Whats New
Mendag Temukan Keramik Impor Ilegal dari China Senilai Rp 79,8 Miliar

Mendag Temukan Keramik Impor Ilegal dari China Senilai Rp 79,8 Miliar

Whats New
Mendag Pastikan HET Minyak Goreng MinyaKita Naik Minggu Depan

Mendag Pastikan HET Minyak Goreng MinyaKita Naik Minggu Depan

Whats New
Impor Beras Bulog Kena Denda di Pelabuhan, Kok Bisa?

Impor Beras Bulog Kena Denda di Pelabuhan, Kok Bisa?

Whats New
Luhut Janji Bakal Tutup Tambang yang Langgar Aturan Lingkungan

Luhut Janji Bakal Tutup Tambang yang Langgar Aturan Lingkungan

Whats New
Luhut Bilang, Negara Akan Danai Makan Bergizi, Dimulai Rp 20 Triliun

Luhut Bilang, Negara Akan Danai Makan Bergizi, Dimulai Rp 20 Triliun

Whats New
Cara Mengatasi ATM BCA Terblokir Tanpa ke Bank, Cukup Buka HP

Cara Mengatasi ATM BCA Terblokir Tanpa ke Bank, Cukup Buka HP

Spend Smart
Ada Indikasi 'Fraud' Indofarma, Kementerian BUMN Bakal Tempuh Jalur Hukum

Ada Indikasi "Fraud" Indofarma, Kementerian BUMN Bakal Tempuh Jalur Hukum

Whats New
AS Mau Kembangkan Kendaraan Listrik, Luhut: Mustahil Bisa Tanpa Indonesia

AS Mau Kembangkan Kendaraan Listrik, Luhut: Mustahil Bisa Tanpa Indonesia

Whats New
5 Cara Blokir ATM BCA, Bisa dari HP Tanpa Perlu ke Bank

5 Cara Blokir ATM BCA, Bisa dari HP Tanpa Perlu ke Bank

Spend Smart
Asosiasi Sebut Kenaikan Cukai Hasil Tembakau Berpotensi Bikin Rokok Ilegal Marak

Asosiasi Sebut Kenaikan Cukai Hasil Tembakau Berpotensi Bikin Rokok Ilegal Marak

Whats New
Unilever Bakal Tebar Dividen Rp 2,9 Triliun, Cek Jadwalnya

Unilever Bakal Tebar Dividen Rp 2,9 Triliun, Cek Jadwalnya

Whats New
Industri Asuransi Umum Raup Pendapatan Premi Rp 32,7 Triliun hingga Kuartal I 2024

Industri Asuransi Umum Raup Pendapatan Premi Rp 32,7 Triliun hingga Kuartal I 2024

Whats New
Minat Investasi SBN 2024? Ini Jadwal Penerbitannya

Minat Investasi SBN 2024? Ini Jadwal Penerbitannya

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com