Luhut: Kita Batasi Orang-orang Tinggal di Luar Negeri Punya Harta Ratusan Ribu Hektar di Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Mulai proses audit, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, akan membatasi izin lahan Hak Guna Usaha (HGU) kelapa sawit terutama bagi orang yang tinggal di luar negeri.

Selain itu, pembatasan juga berlaku bagi orang yang mengantongi izin lahan sawit lebih dari satu. Hal ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan minyak goreng di sektor hulu yang menyebabkan langka dan mahal.

"Kita akan membatasi orang-orang kepemilikan yang berlebihan. Kemudian, kita juga akan membatasi orang-orang yang tinggal di luar negeri menikmati punya harta ratusan ribu hektar di Republik ini. Saya kira, kita enggak setuju dengan hal semacam itu," katanya dalam rapat kerja dengan Banggar DPR RI, di Jakarta, Kamis (9/6/2022).

Baca juga: Luhut Pastikan Tiket Candi Borobudur Rp 750.000 Ditunda, Sebut Tarif Pelajar Tadinya Diusulkan Rp 1

Minta tambahan dana ke DPR untuk audit soal HGU sawit

Oleh sebab itu, Luhut pun meminta tambahan anggaran kepada DPR untuk memperlancar proses audit tersebut.

Proses audit ini pun katanya merupakan perintah dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta Luhut agar menangani permasalahan minyak goreng yang tak kunjung tuntas.

"Jadi itu saya kira dengan audit yang akan kami lakukan sekarang, nanti dananya sedikit-sedikit pakai ini juga pak (APBN)," ucap mantan Menko Polhukam tersebut.

Adapun Luhut meminta tambahan anggaran sebesar Rp 146 miliar, yang dimanfaatkan untuk dukungan manajemen Rp 57,15 miliar dan koordinasi kebijakan Rp 88,85 miliar.

Semula, pagu anggaran Kemenko Marves untuk tahun 2023, disepakati bersama Banggar sebesar Rp 283,06 miliar. Karena adanya usulan tambahan anggaran ini maka akan menjadi Rp 429,06 miliar.

Baca juga: Urus Minyak Goreng, Luhut Minta Tambahan Dana ke DPR: Masa Saya Bayar Sendiri...

"Semua perusahaan minyak kelapa sawit harus diaudit..."

Sebelumnya diberitakan, Luhut akan melakukan audit terhadap perusahaan minyak kelapa sawit dan memastikannya untuk membangun kantor pusat di Indonesia.

Luhut mengaku telah diminta Presiden Jokowi untuk menyelesaikan masalah minyak goreng di Jawa dan Bali.

"Begitu Presiden minta saya manage minyak goreng, orang pikir hanya minyak goreng. Tidak. Saya langsung ke hulunya. Anda sudah baca di media, semua kelapa sawit itu harus kita audit," katanya.

Menurut Luhut, audit dilakukan untuk mengetahui dan mengidentifikasi bisnis sawit yang ada. Hal itu meliputi luasan kebun, produksi hingga kantor pusatnya.

Baca juga: Luhut Luapkan Unek-unek soal Tiket Candi Borobudur Rp 750.000 ke DPR: Gampang Ngomong, Gampang Kritik...