Pemerintah Hanya Mampu Biayai 37 Persen Proyek Infrastruktur pada 2020-2024

Kompas.com - 14/06/2022, 15:34 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengakui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negera (APBN) punya keterbatasan untuk membiayai proyek infrastruktur di Tanah Air.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Luky Alfirman mengatakan, APBN hanya bisa mendukung sekitar 37 persen dari total pendanaan untuk periode 2020-2024.

"Pemerintah hanya bisa mendukung sekitar 37 persen. Artinya sisanya kita sangat mengharapkan bisa didukung dari peran swasta dan BUMN," kata Luky dalam Workshop Implementasi Pengelolaan Risiko Keuangan Negara di Jakarta, Selasa (14/6/2022).

Baca juga: Indonesia Akan Buka Keran Ekspor CPO ke Pakistan

Luky menuturkan, dana APBN dibagi-bagi untuk banyak program prioritas. Bahkan saat pandemi Covid-19, klaim perawatan pasien hingga vaksin disediakan pemerintah melalui dana APBN.

Selain keterbatasan fiskal, pandemi Covid-19 yang menyebabkan pelemahan ekonomi global dan domestik menjadi tantangan dalam melaksanakan percepatan pembangunan infrastruktur.

Tantangan tersebut, kata Luky, mendorong pemerintah untuk menyiapkan skema pendanaan yang bersifat inovatif dan kreatif.

"Dalam konteks creative financing ini, swasta dan BUMN memiliki peran sangat strategis untuk ikut serta memberi dukungan pembangunan infrastruktur melalui penugasan BUMN seperti KPBU," tutur Luky.

Luky menjelaskan, BUMN merupakan bagian dari pemerintah yang memiliki fleksibilitas dalam mengeksplor berbagai instrumen pendanaan maupun pelaksanaan berbagai pembangunan infrastruktur.

Baca juga: Tinggal 16 Hari, Ini Tata Cara Lapor Harta PPS via DJP Online

Meski demikian, kemampuan kapasitas BUMN tetap menjadi aspek utama pertimbangan pemerintah dalam memberi penugasan kepada BUMN, mengingat beberapa proyek tersebut mungkin tidak visible secara finansial.

"Pemerintah memastikan terdapat fairness terhadap penugasan yang diberikan kepada BUMN, di mana penugasan tersebut disertai dengan pemberian dukungan fiskal, misal PMN dan atau penjamin pemerintah," ungkap Luky.

Adapun penjaminan pemerintah diberikan dengan mengedepankan good governance dan memperhatikan sustainabilitas dan kemampuan fiskal. Dasar pelaksanaan pemberian penjaminan, di antaranya diatur dalam Perpres 82/2015 dan PMK 11/2020.

Sejak tahun 2008, pemerintah mengalokasikan dana untuk penjaminan pembangunan infrastruktur BUMN senilai Rp 450,2 triliun dalam 79 surat perjanjian penjaminan untuk 256 proyek infrastruktur.

Penjaminan itu tersebar di beberapa proyek, meliputi ketenagalistrikan, jalan tol, air minum, dan transportasi.

"Dukungan penjaminan pemerintah diberikan untuk mendukung optimalisasi perolehan pendanaan bagi BUMN, berupa peluasan akses pendanaan dan penurunan cost of fund," jelas Luky.

Baca juga: Jumlah Investor Pasar Modal Capai 8,88 Juta, 80 Persennya Milenial dan Gen Z

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Produk UMKM Indonesia Sukses Jadi Sorotan Warga Paris Usai Diboyong Shopee ke Le BHV Marais

Produk UMKM Indonesia Sukses Jadi Sorotan Warga Paris Usai Diboyong Shopee ke Le BHV Marais

Whats New
Nasib 6 Juta Pekerja Tembakau, Bertahan dari Isu Kesehatan hingga Lingkungan

Nasib 6 Juta Pekerja Tembakau, Bertahan dari Isu Kesehatan hingga Lingkungan

Whats New
Didominasi Generasi Muda, Investor Pasar Modal Indonesia Mencapai 9 Juta

Didominasi Generasi Muda, Investor Pasar Modal Indonesia Mencapai 9 Juta

Whats New
Pluang: Inklusi Finansial Masih Jauh Tertinggal dari Inklusi Digital

Pluang: Inklusi Finansial Masih Jauh Tertinggal dari Inklusi Digital

Whats New
Pastikan Daging Kerbau Impor Bebas PMK, Bulog Kirim Tim ke India

Pastikan Daging Kerbau Impor Bebas PMK, Bulog Kirim Tim ke India

Whats New
Komisi VI DPR Dukung BNI dan Jamkrindo Fasilitasi Petani Bogor Ekspor Tanaman ke Belanda

Komisi VI DPR Dukung BNI dan Jamkrindo Fasilitasi Petani Bogor Ekspor Tanaman ke Belanda

Whats New
Ini Daftar 12 Outlet Holywings di Jakarta yang Izin Usahanya Dicabut

Ini Daftar 12 Outlet Holywings di Jakarta yang Izin Usahanya Dicabut

Whats New
Garuda Diminta Fokus Layani Penerbangan Domestik, Erick Thohir: Ngapain Kita Bisnis Gaya-gayaan...

Garuda Diminta Fokus Layani Penerbangan Domestik, Erick Thohir: Ngapain Kita Bisnis Gaya-gayaan...

Whats New
Dari Pelonggaran PPKM hingga Peningkatan Permintaan GrabCar, Ekonomi Mulai Pulih?

Dari Pelonggaran PPKM hingga Peningkatan Permintaan GrabCar, Ekonomi Mulai Pulih?

Work Smart
3 Persen Kreditur Garuda Tak Setujui Restrukturisasi, Erick Thohir: Mungkin Akan Tertinggal Pembayarannya

3 Persen Kreditur Garuda Tak Setujui Restrukturisasi, Erick Thohir: Mungkin Akan Tertinggal Pembayarannya

Whats New
Tetap Ingin Berkurban Meski Ada Wabah PMK? Simak Aturannya

Tetap Ingin Berkurban Meski Ada Wabah PMK? Simak Aturannya

Whats New
Menperin Ajak Perusahaan Asal Prefektur Aichi Investasi di Indonesia

Menperin Ajak Perusahaan Asal Prefektur Aichi Investasi di Indonesia

Rilis
Rincian Biaya Admin BRI Tabungan BritAma hingga Simpedes

Rincian Biaya Admin BRI Tabungan BritAma hingga Simpedes

Spend Smart
Perkuat Sistem Perpajakan, Indonesia Dapat Pinjaman Rp 11 Triliun dari Bank Dunia

Perkuat Sistem Perpajakan, Indonesia Dapat Pinjaman Rp 11 Triliun dari Bank Dunia

Whats New
Menang PKPU, Erick Thohir Pastikan Garuda Indonesia Disuntik PMN Rp 7,5 Triliun

Menang PKPU, Erick Thohir Pastikan Garuda Indonesia Disuntik PMN Rp 7,5 Triliun

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.