Hadapi Restrukturisasi Utang yang Kompleks, Bos Garuda Indonesia: Ini Melelahkan...

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Irfan Setiaputra mengaku proses retrukturisasi utang perseroan sangat kompleks dan melelahkan.

Adapun Garuda dijadwalkan menghadapi tahapan pemungutan suara atau voting proses penundaan pembayaran kewajiban utang (PKPU) pada Jumat (17/6/2022) besok.

Mengutip data Tim Pengurus PKPU yang dikutip dari situs resmi PKPU Garuda, emiten berkode saham GIAA ini memiliki total utang sebesar Rp 142,42 triliun dari 501 kreditur. Data tersebut berdasarkan Daftar Piutang Tetap (DPT) per 14 Juni 2022.

Baca juga: Nostalgia Kejayaan Merpati pada 1990-an Sebelum Akhirnya Bangkrut

Secara rinci, jumlah tagihan Garuda tersebut terdiri dari daftar piutang tetap kepada 123 lessor sebesar Rp 104,37 triliun. Lalu kepada 23 kreditur non-preferen sebesar Rp 3,95 triliun dan 300 kreditur non-lessor sebesar Rp 34,09 triliun.

"Harus diakui ini restrukturisasi yang kompleks karena nilainya gede, melibatkan banyak pihak. Kita kan lelah karena ini melelahkan," ungkap Irfan kepada media saat ditemui di kantornya, Jakarta, Kamis (16/5/2022).

Baca juga: Bos Garuda Indonesia Sebut Lebih dari 50 Persen Kreditur Dukung PKPU

Ia mengakui, lessor merupakan kreditur yang cukup kompleks negosiasinya dibandingkan perbankan, vendor, atau kreditur lainnya. Irfan bilang, negosiasi dengan lessor cukup rumit karena tidak hanya soal utang, melainkan juga soal kerja sama di masa depan.

"Lessor ini agak complicated, karena memang kita bukan hanya bicara utang tapi kerja sama kita ke depan bagaimana, kan pesawatnya dari sini (lessor)," katanya.

Baca juga: Merpati Airlines Resmi Ditetapkan Pailit

PKPU Garuda Indonesia

Meski proses restrukturisasi cukup kompleks, namun Irfan menyakini mayoritas kreditur akan menyetujui proposal perdamaian yang diajukan perseroan. Ia mengklaim, jumlah kreditur yang berkomitmen mendukung PKPU mencapai lebih dari 50 persen.

"Level of confident kami hari ini sudah di atas 50 persen. Saya berharap level of confident ini naik seiring jam kerja," ucap dia.

Baca juga: Garuda Indonesia Bakal Pakai Skema Ini buat Bayar Semua Utang ke Kreditur

Garuda sendiri harus menghadapi voting atas proposal perdamaian yang sudah diajukan kepada para kreditur sejak akhir 2021.

Setelah dilakukan pemungutan suara pada 17 Juni 2022, maka pengadilan akan mengambil putusan PKPU pada 20 Juni 2022 mendatang.

Irfan menjelaskan, dalam proses pemungutan suara, Garuda memiliki target untuk memperoleh suara 50 plus 1 persen dari total jumlah kreditur (headcount). Selain itu, perlu mengejar 67 persen klaim dari kreditur non-preferen yang memiliki hak voting.

Pemungutan suara itu menjadi penentu kesepakatan perdamaian (homologasi) antara Garuda dan kreditur. Irfan bilang, pihaknya terus memanfaatkan waktu yang tersisa sebelum voting untuk memaksimalkan diskusi dengan para kreditur agar mencapai persetujuan perdamaian.

"Kami tentu ketemu dengan banyak pihak secara langsung dan tidak langsung, untuk sama-sama melihat bahwa ini sebagai upaya yang positif," ucapnya.