B20 Dorong Penguatan UMKM Lewat Kolaborasi Antar Sektor

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota forum bisnis B20 mendorong kebijakan global yang mengedepankan kolaborasi berbagai pihak, termasuk menyertakan UMKM dalam rantai nilai global.

Co-Chair Trade & Investment Task Force B20 tahun 2022 Juan José Daboub mengatakan, pandemi Covid-19 yang berlangsung selama dua tahun ini memberikan dampak yang sangat besar bagi perekonomian di berbagai negara, termasuk di Indonesia.

Untuk pertama kalinya di ajang G20, Indonesia memiliki kesempatan untuk membentuk kebijakan perekonomian dunia yang inklusif, dengan menyertakan keterlibatan semua pihak, termasuk dalam membantu UMKM.

Baca juga: Di Forum B20, Sri Mulyani Singgung Kerja Sama Global Hadapi Konflik Dunia

Pria yang pernah menjabat sebagai Managing Director World Bank itu menilai, Indonesia memiliki modal kuat untuk memimpin pembahasan terkait pemulihan ekonomi, di berbagai forum internasional.

Indonesia terbukti berhasil melewati krisis pandemi Covid-19 dan mampu bangkit serta pulih lebih cepat dibandingkan banyak negara lain, sehingga mendapatkan apresiasi dari Bank Dunia.

Hal itu terefleksikan pada pertumbuhan PDB Indonesia sebesar 3,7 persen pada 2021, bahkan di tahun 2022 ini, Bank Dunia memperkirakan, pertumbuhan PDB Indonesia akan meningkat lagi menjadi 5,2 persen.

Menurut Daboub, keberhasilan itu tidak terlepas dari peran pemerintah dalam pengelolaan ekonomi makro yang baik serta pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Baca juga: B20: Keterlibatan Perempuan Sumbang 28 Triliun Dollar AS bagi PDB Dunia

"Kebijakan makroekonomi dan fiskal Indonesia bisa menjadi contoh bagi negara-negara lain karena mencerminkan fleksibilitas untuk beradaptasi tanpa mengganggu disiplin selama bertahun-tahun," ujar Daboub, dikutip dari keterangan resmi, Senin (20/6/2022).

Lebih lanjut Ia bilang, Phillip Morris International (PMI) bersama para anggota lainnya di bawah pimpinan Arif Rachmat, selaku Chair Trade & Investment Task Force B20, tengah menggodok berbagai rekomendasi kebijakan terkait dengan upaya pemulihan ekonomi.

Asal tahu saja, PMI termasuk salah satu perusahaan yang mendukung inisiatif B20 dalam meningkatkan kapabilitas UMKM.

Menurutnya, meskipun sebagian besar rekomendasi kebijakan B20 ditujukan kepada pihak pemerintah, namun sebagai pelaku bisnis, kelompok B20 juga dapat memberikan contoh nyata terhadap kolaborasi, kerja sama global, dan dialog antar pemangku kepentingan.

"Kolaborasi antara pelaku usaha dan UMKM juga membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah, berupa kebijakan dan program yang inklusif, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingannya," tutur Daboub.

Sementara itu, merujuk kepada data Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dari sebanyak 12,5 persen UMKM Indonesia yang sudah menerapkan stategi jualan online pada saat pandemi Covid-19 di tahun 2020-2021, seluruhnya tidak terkena dampak ekonomi.

Bahkan sebesar 27,6 persen di antaranya menunjukkan peningkatan penjualan.

Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid mengungkapkan, UMKM memiliki peranan penting dan strategis dalam struktur perekonomian Indonesia.

Hal ini dikarenakan 99,99 persen dari pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM dengan penyerapan tenaga kerja hingga 97 persen dan berkontribusi terhadap PDB nasional sebesar 61,97 persen.

Oleh karena itu, peran sektor swasta terutama korporasi untuk berkolaborasi dengan pemerintah sangat dibutuhkan supaya UMKM semakin berdaya saing pada era digital seperti saat ini.

"Bantuan dari pelaku usaha besar dan Pemerintah dapat mengurangi beban tantangan para pelaku UMKM, contohnya seperti bantuan modal,” ucapnya.

Baca juga: Pemerintah Diminta Beri Kesempatan dan Peran ke Pengusaha dalam B20