Subsidi Energi Harus Tepat Sasaran untuk Atasi Gejolak Tingginya Harga Minyak Dunia

JAKARTA, KOMPAS.com - Subsidi BBM dan LPG 3 Kg memiliki dampak positif terhadap konsumsi rumah tangga khususnya kelompok 40 persen pengeluaran terbawah. Ekonom meminta pemerintah agar subsidi BBM dan LPG 3kg lebih tepat sasaran.

Menurut peneliti dari Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, selama ini penduduk miskin dan rentan memanfaatkan subsidi BBM dan LPG sehingga terdapat disposable income yang digunakan untuk belanja kebutuhan lain.

“Kalau ada sisa belanja karena BBM-nya disubsidi, orang miskin bisa beli keperluan sekolah anak, misalnya. Ini sangat membantu menjaga daya beli terlebih saat ini ancaman dari kenaikan harga pangan terjadi,” ujar Bhima melalui keterangannya, Senin (27/6/2022).

Ia mengapresiasi langkah pemerintah menyediakan subsidi energi dan dana kompensasi ke PLN-Pertamina sebesar Rp 500 triliun. Langkah ini dinilai tidak percuma lantaran sangat membantu percepatan pemulihan konsumsi rumah tangga dan jaga stabilitas inflasi.

“Bayangkan kalau harga Pertalite naik menjadi harga keekonomian di Rp14.000 per liter yang pusing bukan hanya pemilik kendaraan bermotor tapi guncangan inflasi bisa melemahkan kurs rupiah dan membuat aliran modal keluar. Indonesia bisa terjun ke resesi ekonomi,” jelas Bhima.

Baca juga: Sri Mulyani: Kalau Tak Disubsidi, Harga BBM Naik 2 Kali Lipat

Perbaikan data

Ia mewanti-wanti, pendistribusian subsidi BBM dan LPG 3 Kg ini harus tepat sasaran, tidak boleh lagi serampangan. Sehingga, perbaikan data demi jadi pekerjaan rumah yang harus digarap pemerintah.

Bhima menyatakan subsidi bisa lebih tepat sasaran kuncinya ada pada integrasi data kependudukan dengan data kendaraan. Kriteria penduduk yang rentan dan miskin sudah ada di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), namun itu belum sinkron dengan data kendaraan bermotor.

“Akhirnya sinkronisasi data ini yang sulit,” katanya.

Baca juga: Menteri ESDM Sebut Harga Keekonomian BBM Ron 90 Sudah di Atas Rp 30.000

Subsidi langsung

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menambahkan, secara konsep subsidi seharusnya untuk membantu peningkatan daya beli masyarakat. Namun untuk subsidi BBM, tidak sepenuhnya tepat.

“Mengingat ada filosofi yang kurang tepat karena yang dapat subsidi justru yang mampu atau pemilik mobil,” katanya.

Mekanisme yang dipilih dalam pemberian subsidi, lanjut Komaidi, seharusnya menggunakan subsidi langsung sehingga bisa tepat sasaran. Penerapan subsidi langsung lebih memungkinkan masyarakat relatif siap.

“Saya melihat kuncinya justru ada pada kesiapan pemerintah,” katanya.

Baca juga: Percepat Konversi Motor BBM ke Listrik, ESDM, PLN, dan Pertamina Berkolaborasi