Targetkan Swasembada Gula Konsumsi di 2025, Ini Strategi BUMN

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menargetkan Indonesia mencapai swasembada gula konsumsi di 2025, berdasarkan target yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Kementerian BUMN pun terus mendorong transformasi pada perusahaan pelat merah sektor pangan untuk mencapai target ketahanan pangan itu. Kini Kementerian BUMN fokus meningkatkan kapasitas gula kristal putih (GKP) atau gula konsumsi.

Salah satu langkah strategis Kementerian BUMN dalam menggapai swasembada gula konsumsi di 2025 adalah dengan pembentukan PT Sinergi Gula Nusantara (SGN).

Baca juga: PTPN Butuh 250.000 Hektar Lahan Tebu Demi Swasembada Gula

Perusahaan ini merupakan sub holding dari Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), yang fokus di bidang industri gula, mulai dari hulu hingga hilir. PT SGN saat ini mengonsolidasikan 36 pabrik gula di seluruh Indonesia.

Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III, M. Abdul Ghani mengatakan, untuk mencapai swasembada gula konsumsi di 2025, produksi GKP dalam negeri harus sebesar 3,9 juta ton. Ia memastikan mendukung penuh upaya pemerintah dalam mewujudkan swasembada gula nasional.

"Dukungan tersebut tidak semata berlandaskan perhitungan dan kalkulasi usaha dan aspek komersial. PTPN Group sebagai perusahaan BUMN, memiliki kewajiban moral untuk membangun dan mendukung ketahanan pangan, termasuk ketersediaan pasokan dan stabilitas harga gula konsumsi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (3/7/2022).

PTPN Group memberikan tanggung jawab dan target operasional kepada PT SGN agar mampu memproduksi gula konsumsi sebanyak 2,6 juta ton per tahun. Serta meningkatkan produktivitas perkebunan tebu dari 67 ton per hektar menjadi 97 ton per hektar.

Target ini merupakan target jangka menengah yang harus terealisasi pada 2030. Untuk mencapao target tersebut, PT SGN telah menyusun cetak biru (blue print) model bisnis dan operasional yang akan meningkatkan kinerja operasional, baik di sektor hulu maupun hilir.

“Melalui PT SGN, PTPN Group akan melakukan transformasi kelas dunia di komoditas tebu dan gula,” ujar Abdul Ghani.

Baca juga: Jokowi Heran Jagung Saja Impor, Apa Kabar Janjinya soal Swasembada Dulu?

Pada sektor hulu, PT SGN berupaya melakukan ekstensifikasi (peningkatan produksi melalui penambahan luas lahan tebu) melalui serangkaian kerja sama pemanfaatan lahan, termasuk lahan bengkok milik pemerintah desa di seluruh Indonesia.

PT SGN juga melalukan intensifikasi (peningkatan produktivitas bahan baku tebu) melalui pendampingan dan pembinaan Petani Tebu Rakyat (PTR).

“Saat ini, PTPN Group menguasai 132.524 hektar lahan tebu, sedangkan total lahan tebu milik PTR mencapai 228.584 hektar,” tambah Direktur Utama PT SGN Aris Toharisman.

Lalu pada sektor hilir, PT SGN menargetkan peningkatan kualitas rendemen gula dari 7,3 persen menjadi 11,2 persen pada 2030. Peningkatan rendemen ini akan mengakselerasi produksi gula PT SGN dari 800.000 ton menjadi 2.600.000 ton per tahun.

Langkah peningkatan tersebut membutuhkan investasi, khususnya pengadaan mesin dan teknologi terbaru. PT SGN akan melakukan revitalisasi dan peremajaan mesin, serta peningkatan fasilitas pabrik gula seiring dengan arus kas (cash flow) perusahaan yang positif.

Selain itu, perseroan akan meningkatkan proses riset dan pengembangan guna menghasilkan varietas bibit tebu unggulan dan teknologi terapan di industri gula.

Di sisi lain, Kementerian BUMN turut mengupayakan kerja sama antara PT SGN dengan mitra strategis, yang berpengalaman dan menjadi key leader (pemain utama) industri gula di pasar internasional.

Swasembada tidak akan terlaksana dan tercapai tanpa peningkatan produktivitas tebu mulai dari hulu hingga ke hilir.

Peningkatan produktivitas, menjadi kunci utama untuk mewujudkan kesejahteraan PTR. Menurut kalkulasi PTPN Group, jika produktivitas budidaya tebu mencapai 8 ton per hektar, maka PTR dapat meraih sisa hasil usaha (SHU) sebesar Rp 25.695.368.

"PTPN Group optimis, dalam waktu kurang dari 5 tahun, produktivitas PTR mencapai target, sehingga kesejahteraan mereka turut meningkat," tutup Aris.

Baca juga: Di era Soeharto, RI Bisa Swasembada Kedelai, Kenapa Kini Impor Terus?