Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

China Minta APBN RI Tanggung Bengkak Biaya Kereta Cepat, Ini Klarifikasi Pemerintah

Kompas.com - Diperbarui 30/07/2022, 23:17 WIB
Muhammad Idris

Penulis

Sumber Kompas.com

KOMPAS.com - China Development Bank (CDB) meminta pemerintah Indonesia turut menanggung pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB). Ini seiring terjadinya kelebihan biaya atau cost overrun dalam pengerjaan konstruksi proyek kereta cepat tersebut.

Proyek tersebut mengalami cost overrun 1,176 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 16,8 triliun. Masalah ini pula yang membuat proyek ini bisa terancam kembali molor, dari awalnya selesai di tahun 2019 direvisi menjadi pertengahan 2023.

Pembengkakan biaya terjadi karena beberapa hal seperti pembongkaran dan pembangunan ulang sejumlah pilar beton akibat kesalahan struktur, pemindahan sejumlah infrastruktur, hingga masalah pembebasan lahan.

Kementerian Koordinator Perekonomian melalui juru bicaranya, Alia Karenina, memberikan klarifikasi terkait permintaan pihak China agar APBN ikut membantu masalah keuangan PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC).

Baca juga: Kilas Balik China-Jepang Rebutan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

"Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) diperkirakan akan mengalami pembengkakan biaya (cost overrun). Review Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memperkirakan cost overrun sebesar 1,176 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 16,8 triliun," terang Alia dalam keterangan resminya, Sabtu (30/7/2022).

Meskipun ada permintaan agar menggunakan APBN menanggung cost overrun, sambung Alia, tak lantas permohonan tersebut bisa serta merta disetujui pemerintah Indonesia.

Permintaan pihak China dan KCIC tersebut masih harus dibahas. Penggunaan APBN juga perlu persetujuan Menteri Keuangan sebagai bendahara negara.

"PT KCIC meminta Indonesia mengambil bagian untuk membayar cost overrun. Permintaan ini tidak serta merta langsung disetujui pemerintah dan masih akan dilakukan pembahasan untuk memastikan jika memang pemerintah turut menanggung beban cost overrun, maka itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Alia.

Baca juga: Alasan Utama Jokowi Dulu Pilih China: Janjikan Kereta Cepat Tanpa APBN

Ia menegaskan, proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) dan merupakan proyek investasi antara konsorsium Indonesia dan China melalui PT KCIC, serta didanai oleh pinjaman dari CDB.

Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian, Wahyu Utomo mengatakan, ada permintaan agar APBN pemerintah Indonesia ikut menanggung pembengkakan biaya Kereta Cepat Jakarta Bandung.

"Ada permintaan karena cost overrun ini agar di-cover oleh pemerintah Indonesia. Terkait hal ini, teman-teman dari Kementerian Keuangan baru membahas yang merupakan bagian kewajiban kami untuk kontribusi dalam pembangunan, bukan cost overrun," jelas Wahyu Utomo.

Selain itu, soal masalah pembengkakan biaya, masih menunggu arahan dari Presiden Jokowi apakah nanti bisa pemerintah ikut andil menalangi.

Baca juga: Daripada Membebani Negara, Malaysia Pilih Batalkan Proyek Kereta Cepat

Sebelumnya, Presiden Jokowi sempat beberapa kali menegaskan kalau proyek Kereta Cepat Jakarta adalah murni business to business (b to b) dan berjanji tak akan menggunakan dana APBN sepeser pun.

Meski masih mengklaim b to b, pemerintah sudah memutuskan untuk menyuntik duit APBN Rp 4,1 triliun ke proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung melalui skema Penyertaan Modal Negara (PMN) ke PT KAI (Persero).

Menurutnya, pemerintah melalui Kemenko Perekonomian bersama Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi terus memonitor dengan ketat proyek ini.

Halaman:
Sumber Kompas.com
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com