Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Erick Thohir: 2 Juta Masyarakat Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Pemborosan Devisa Rp 99 Triliun

Kompas.com - 04/08/2022, 10:05 WIB
Kiki Safitri,
Akhdi Martin Pratama

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, ada 2 juta masyarakat yang berobat ke luar negeri dan hal ini membuat Indonesia kehilangan devisa sebesar Rp 99 triliun.

Maka dari itu, pemerintah berencana akan membangun 7 Rumah Sakit di kawasan ekonomi khusus (KEK) Kesehatan di Sanur, Bali. Lokasi KEK Kesehatan yang akan dibangun tersebut tepatnya berada di kawasan Grand Inna Bali, yang dinaungi oleh PT Hotel Indonesia Natour (Persero).

“Hotel Indonesia itu, akan menjadi kawasan ekonomi khusus kesehatan, dengan 2 juta masyarakat Indonesia pergi keluar negeri, pemborosan Rp 99 triliun, dan kita harus intervensi yang namanya ekonomi khusus kesehatan,” jelas Erick Thohir di Jakarta, Rabu (3/8/2022).

Baca juga: Menko Airlangga Ajak Bos Marubeni Investasi di KEK Kesehatan Bali

Dia menjelaskan, Hotel Indonesia akan menjadi kawasan ekonomi khusus kesehatan, dimana ada 2 juta masyarakat Indonesia yang selama ini keluar negeri untuk mendapatkan perawatan kesehatan. Maka itu, penting adanya kawasan KEK kesehatan.

Mantan Presiden Inter Milan ini yakin dengan adanya KEK kesehatan bisa membuka lapangan kerja yang lebih luas lagi.

“Saya yakin pembukaan lapangan kerja lebih banyak lagi. Ini nanti ada 7 rumah sakit yang akan merekrut pegawai baru, yang dulunya kawasan terbuka umum, mohon maaf bukan saya enggak suka lapangan golf, tapi lapangan golf yang elit sekarang jadi RS internasional,” ujar Erick Thohir.

Baca juga: Erick Thohir: Kawasan Sanur Bali Akan Disulap Jadi KEK Kesehatan

Sebelumnya, Corporate Secretary PT Hotel Indonesia Natour Novianty mengatakan, seluruh unit hotel sebagai alat produksi saat ini menjalani revitalisasi dengan melakukan renovasi terhadap hotel sehingga harus tutup dan berhenti beroperasi sekitar 1,5-2 tahun.

“Kondisi ini mengakibatkan tidak ada pekerjaan lagi. Maka perusahaan menawarkan pemutusan kerja kepada karyawannya, dimana nantinya kalau revitalisasi selesai, eks-karyawan bisa kembali lagi mendaftar untuk bekerja di kawasan ini, dan akan lebih banyak kebutuhan lapangan pekerjaan,” kata Novianty dalam siaran pers, Senin (1/8/2022).

Baca juga: Sambangi Jepang, Erick Thohir Jajaki Kerja Sama KEK Kesehatan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Whats New
Pasokan Gas Alami 'Natural Decline', Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Pasokan Gas Alami "Natural Decline", Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Whats New
BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Work Smart
Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Whats New
Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Work Smart
Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Whats New
Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Whats New
Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Whats New
Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Whats New
Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Whats New
Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Whats New
Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Whats New
Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Whats New
Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com