Memulihkan Rantai Pasok Pangan Halal

MANAJEMEN rantai pasok halal memainkan peranan penting dalam mencukupi pangan masyarakat Indonesia dengan mayoritas penduduknya beragama Islam.

Namun, mampukah potensi industri halal, yang digadang-gadangkan memiliki nilai transaksi melebihi 2 triliun dolar AS, berperan penting dalam mememasok kebutuhan ratusan juta penduduk Indonesia, bahkan dunia?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, salah satu alternatif yang seharusnya mendapatkan perhatian pemerintah adalah memberdayakan UMKM halal yang berada di ujung tombak dalam membantu pemenuhan rantai pasok halal dalam negeri.

Di tengah ancaman krisis pangan dunia, terlalu berisiko ketika sangat bergantung pada perdagangan internasional untuk memenuhi stok pangan lokal.

Pemulihan ekonomi harus menjangkau semua pelaku usaha termasuk kecil dan mikro, bahkan ultra mikro.

Tak hanya itu, pemulihan seharusnya juga menyentuh industri halal terutama pelaku usaha kecil dan mikro.

Di lain kesempatan, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebutkan bahwa pemerintah sepakat untuk tidak memungut biaya sertifikasi halal bagi jutaan usaha kecil dan mikro (UKM).

Jika kebijakan-kebijakan tersebut diimplementasikan dengan benar, maka kebijakan stimulus ekonomi dan pembebasan biaya sertifikasi halal diharapkan dapat memperkuat UMKM halal sehingga meningkatkan kapasitas mereka dan mempercepat pemulihan rantai pasok halal domestik.

Asosiasi Federasi Muslim Brasil mengatakan bahwa rata-rata belanja negara di seluruh dunia terus meningkat selama masa pandemi. Namun, impor produk protein halal sertifikasi, seperti dagaing sapi halal, melambat di berbagai belahan dunia.

Jumlah sertifikasi halal juga mengalami penurunan selama 1 tahun terakhir. Sertifikasi halal negara-negara Arab dan Asia Pasifik menurun 5 persen dari tahun lalu.

Menariknya, China satu-satunya negara Asia yang mengalami peningkatan jumlah sertifikasi halal sebesar 10ri tahun lalu.

Data tersebut mengindikasikan bahwa kemungkinan akan ada tren peningkatan sertifikasi dan konsumsi produk-produk halal di negara-negara non-Islam pascapandemi berakhir.

Fakta tersebut menggambarkan dengan jelas bahwa efek negatif COVID-19 begitu terasa bagi pasokan produk halal dunia, sehingga semua pihak termasuk negara-negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI) perlu merumuskan alternatif, strategi dan mekanisme untuk tetap menjaga pertumbuhan pasar halal secara berkelanjutan.

Bila perlu Indonesia dan beberapa negara OKI lainnya dapat menginisiasi Halal Free Trade Agreement (HFTA) sebagai langkah bersama menjaga rantai pasok halal di seluruh dunia, sehingga ke depannya setiap negara memiliki mekanisme perdagangan eksternal yang aman ketika terjadi krisis pangan halal.

Selain itu, masalah jangka pendek yang segera harus di atasi akibat berkurangnya pasokan produk halal adalah mengantisipasi tindakan halal food fraud yang dapat meresahkan masyarakat.