APBI Harap Rencana Pembentukan Unit Penegakan Hukum Sektor ESDM Bisa Atasi Pertambangan Ilegal

Usulan DPR

Dari DPR juga mencuat usulan pembetukan tim penegakan hukum ESDM.

Mulyanto, Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PAN menambahkan, saat Raker dengan Menteri ESDM pada Rabu (24/8/2022), ia mengusulkan perubahan nomenklatur di lingkungan Kementerian ESDM dengan menambah struktur baru, yaitu unit penegakan hukum dan jadi kesimpulan raker.

Mulyanto menyebutkan, dari segi ruang lingkup bukan hanya minerba yang perlu diawasi tetapi juga ketenagalistrikan, energi baru terbarukan, serta minyak dan gas bumi. “Kebocoran listrik, kasus kecelakaan PLTP, kebocoran BBM bersubsidi, dan gas melon (LPG 3 kg), masuk ranah ini,” ujarnya.

Adian Napitupulu, anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, mendukung pembentukan unit khusus di Kementerian ESDM tersebut, terutama untuk menangani penegakan hukum soal pertambangan ilegal.

"Ada ribuan tambang lagi yang legal dan yang ilegal dan kita tidak punya Ditjen Gakkum. Menurut saya, itu bukan saja pembiaran, itu seperti persetujuan terhadap seluruh pelanggaran," jelas Adian.