Galau Harga Telur

Pertama, Pemerintah harus segera mengintervensi kenaikan harga telur tersebut dengan melakukan operasi pasar untuk segera menurunkan harga telur.

Kenaikan telur sangat membebani masyarakat karena telur adalah komoditas utama yang dibutuhkan hampir setiap rumah tangga.

Pemerintah perlu juga melakukan penyelidikan mendalam, apakah kenaikan telur disebabkan adanya campur tangan spekulan atau mafia telur di dalamnya.

Jangan sampai ada pihak pihak tertentu yang mengambil keuntungan dari naiknya harga telur yang tidak wajar ini.

Jika terbukti ada pihak yang mengatur kenaikan harga telur secara tidak wajar, maka semua pihak yang terlibat harus diproses secara hukum.

Kedua, Pemerintah harus sudah mulai melakukan swasembada terhadap pakan ayam petelur. Sehingga jangan lagi ada peternak ayam yang mengeluh karena terbatas atau mahalnya harga pangan untuk ayam petelur. Selama ini stok pangan ayam petelur masih bergantung pada impor.

Ketiga, Penulis menyayangkan pernyataan Mendag yang meminta agar masyarakat tidak meributkan kenaikan harga telur ayam. Justru pernyataan Mendag yang membuat kegaduhan.

Mendag seharusnya mendorong agar harga telur ayam bisa turun. Kegaduhan ini karena ada jeritan dari emak-emak yang terus mengalir kepada kami sehingga masyarakat mau tidak mau harus mendorong agar pemerintah mencarikan solusi.

Perlu dipahami, harga tersebut menjadi harga tertinggi dalam 5 tahun terakhir Kementrian Perdagangan bekerja.

Keempat, perlunya ketegasan Pemerintah. Bukankah harga komoditas pangan sepertinya ada yang mengatur?

Mau harga tinggi, rendah atau bagaimana tingkatannya tergantung pada pihak tertentu, yang tentu harus bermain cantik melihat gelagat reaksi pemerintah dan masyarakat.

Kalau keadaan aman, bisa saja produsen suatu komoditas dipermainkan harganya justru pada saat panen.

Kelima, koordinasi antarkementerian sangat penting dalam stabilisasi harga pangan. Menteri Perdagangan harus bekerja sama dengan Menteri Pertanian dalam mengambil kebijakan stabilisasi harga pangan.

Jangan sampai para menteri berjalan sendiri-sendiri mengatasi masalah seberat pangan, apalagi seolah-olah mencari pencitraan. Koordinasi lintas lembaga dan kementerian agar produksi dan konsumsi dapat sejalan.

Tentunya tidak hanya telur ayam, tetapi juga sembilan bahan pangan lainnya.

Sebaiknya Presiden Jokowi tidak hanya mengeluarkan kebijakan dengan tafsir untuk kepentingan negara, tetapi juga berpikir untuk kepentingan masyarakat.

Kehidupan masyarakat kini bertambah susah dan seharusnya ada kebijakan yang meringankannya.