Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Besok, Buruh di 34 Provinsi Demo Serentak Tuntut Pemerintah Turunkan Harga BBM

Kompas.com - 05/09/2022, 18:40 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menegaskan, pihaknya akan melakukan aksi unjuk rasa yang melibatkan puluhan ribu buruh pada esok hari (6/9/2022).

Said bilang, untuk rencana aksi demo besok, pihaknya telah mendapat izin dari Polda Metro Jaya. Adapun tuntutan yang akan disuarakan buruh yakni pemerintah didesak untuk menurunkan harga BBM yang telah naik sejak 3 September 2022.

"Aksi ini diorganisir Partai Buruh dan organisasi serikat buruh, petani, nelayan, guru honorer, PRT, buruh migran, miskin kota, dan organisasi perempuan di 34 provinsi. Aksi serentak akan dilakukan di kantor gubernur," ujarnya melalui pernyataan tertulis, Senin (5/9/2022).

Baca juga: Tertekan Sentimen BBM, Nilai Tukar Rupiah Ditutup Melemah ke Rp 14.907 per Dollar AS

"Tujuannya adalah meminta gubernur membuat surat rekomendasi kepada Presiden dan Pimpinan DPR RI agar membatalkan kenaikan harga BBM," lanjut Said.

Untuk Jabodetabek, aksi akan diikuti 3.000-5.000 orang yang dipusatkan di DPR RI. Aksi ini untuk menuntut pembentukan panja atau Pansus BBM agar harga BBM diturunkan.

Said Iqbal bilang aksi yang akan dimulai pukul 10.00 WIB ini ada menyuarakan tiga tuntutan yaitu tolak kenaikan harga BBM; tolak omnibus law UU Cipta Kerja; dan naikkan UMK 2023 sebesar 10 persen sampai 13 persen.

Baca juga: Harga BBM Naik, Kemenkeu Perkirakan Inflasi Tembus 6,8 Persen

Pada 3 September, pemerintah telah mengumumkan kenaikan harga BBM subsidi jenis Pertalite, Solar dan BBM non-subsidi Pertamax. Sehingga harga BBM subsidi jenis Pertalite naik jadi Rp 10.000 per liter dari harga sebelumnya Rp 7.650 per liter.

Kemudian, Solar dari harga Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter, dan Pertamax menjadi Rp 14.500 per liter dari harga sebelumnya Rp 12.500 per liter.

Kenaikan BBM tersebut, pemerintah beralasan bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) terbebani dengan menyokong BBM subsidi yang mencapai Rp 502,4 triliun tahun ini.

Baca juga: Pemerintah Mau Atur Harga BBM Vivo, Komisi VII: Enggak Usah Lebay

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nasib Program Bagi-bagi 'Rice Cooker', Bappenas: Bisa Saja Terealisasi Tahun Depan

Nasib Program Bagi-bagi "Rice Cooker", Bappenas: Bisa Saja Terealisasi Tahun Depan

Whats New
Inflasi dan Suku Bunga Masih Membayangi, Wall Street Berakhir Hijau

Inflasi dan Suku Bunga Masih Membayangi, Wall Street Berakhir Hijau

Whats New
Sinyal Darurat 'Fintech Lending', Baik Pemberi dan Penerima Pinjaman Sama-sama Perlu Diedukasi

Sinyal Darurat "Fintech Lending", Baik Pemberi dan Penerima Pinjaman Sama-sama Perlu Diedukasi

Whats New
Siap-siap Harga Gula Bakal Naik Jadi Rp 12.500 Per Kilogram

Siap-siap Harga Gula Bakal Naik Jadi Rp 12.500 Per Kilogram

Whats New
RI Gandeng Malaysia demi Genjot Energi Baru Terbarukan dan Hilirisasi

RI Gandeng Malaysia demi Genjot Energi Baru Terbarukan dan Hilirisasi

Whats New
Ingin Punya Rumah Pertama? Simak Tipsnya Sebelum Membeli

Ingin Punya Rumah Pertama? Simak Tipsnya Sebelum Membeli

Whats New
OJK: TaniFund 'Angkat Tangan', Tak Mampu Atasi Gagal Bayar

OJK: TaniFund "Angkat Tangan", Tak Mampu Atasi Gagal Bayar

Whats New
[POPULER MONEY] Respons Sri Mulyani Ditagih Utang Rp 179 Miliar oleh Jusuf Hamka | Kenapa Masyarakat Mudah Kena Tipu di Sektor Jasa Keuangan?

[POPULER MONEY] Respons Sri Mulyani Ditagih Utang Rp 179 Miliar oleh Jusuf Hamka | Kenapa Masyarakat Mudah Kena Tipu di Sektor Jasa Keuangan?

Whats New
Belum Berizin, Lahan Reklamasi di Batam Disegel Sementara

Belum Berizin, Lahan Reklamasi di Batam Disegel Sementara

Whats New
Segudang Pekerjaan Rumah CEO Baru Twitter Linda Yaccarino

Segudang Pekerjaan Rumah CEO Baru Twitter Linda Yaccarino

Whats New
Percepat Layanan Pelanggan, NINE Targetkan Buka 19 'Service Point' Tahun Ini

Percepat Layanan Pelanggan, NINE Targetkan Buka 19 "Service Point" Tahun Ini

Rilis
Catatkan Rugi Sepanjang 2022, Emiten Properti JSPT Absen Bagi Dividen

Catatkan Rugi Sepanjang 2022, Emiten Properti JSPT Absen Bagi Dividen

Whats New
Sepanjang 2022, Pertamina Patra Niaga Catatkan Laba Bersih Rp 2,89 Triliun

Sepanjang 2022, Pertamina Patra Niaga Catatkan Laba Bersih Rp 2,89 Triliun

Whats New
Luhut Ungkap Sakit Hati kepada Haris Azhar dan Fatia

Luhut Ungkap Sakit Hati kepada Haris Azhar dan Fatia

Whats New
Tekan Kredit Macet, BRI Gencar Jual Aset-aset Bermasalah

Tekan Kredit Macet, BRI Gencar Jual Aset-aset Bermasalah

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com