Mengendalikan Inflasi dan Menjaga Ketahanan Pangan

Meskipun belum menyamai situasi pra-pandemi (9,22 persen pada September 2019), penurunan angka kemiskinan setidaknya menjadi salah satu indikasi bahwa perekonomian nasional berangsur membaik.

Paling tidak ada tiga faktor yang mendorong penurunan tingkat kemiskinan. Pertama, tingkat mobilitas orang dan barang yang lebih lancar dibandingkan dengan tahun awal pandemi.

Kedua, harga barang-barang yang relatif terkendali, khususnya untuk golongan bahan pangan. Harga bahan pangan berperan sangat besar dalam struktur pengeluaran masyarakat miskin.

Ketiga, maraknya berbagai program bantuan sosial pemerintah yang diberikan kepada masyarakat miskin selama pandemi yang bersumber dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), terlepas dari masih adanya kekurangan dalam pengelolaan dan pendistribusiannya.

Namun untuk menilai PEN tak cukup hanya berpatokan pada tingkat kemiskinan secara agregat.

Faktanya, saat ini kita masih berhadapan dengan sejumlah permasalahan serius. Pertama, penurunan kemiskinan di daerah perkotaan misalnya, relatif masih sangat lambat.

Pada Maret 2021 jumlah miskin kota masih naik menjadi 7,89 juta jiwa dan turun pada September menjadi 7,6 dan turun lagi pada 7,5 pada Maret 2022.

Kedua, kesenjangan antara yang kaya dan miskin semakin melebar. Menurut BPS, data gini ratio pada Maret 2022 mencapai 0,384, lebih tinggi dibandingkan September 2021 yang sebesar 0,381.

Selain itu, Indonesia juga berhadapan dengan ancaman kenaikan inflasi IHK diperkirakan masih berlanjut hingga Semester II 2022 didorong antara lain oleh masih tingginya harga energi dan pangan global.

Masalah lainnya lagi adalah, kenaikan harga BBM nonsubsidi dan inflasi volatile food, serta semakin menguatnya tekanan inflasi dari sisi permintaan berisiko meningkatkan inflasi inti dan ekspektasi inflasi.

Walau mengalami peningkatan swasembada beras dan penguatan ketahanan pangan, kita memang tetap harus waspada dengan ancaman inflasi IHK yang dapat dipicu oleh meluasnya dampak krisis global akibat geopolitik, terutama perang Ukraina yang belum ada tanda-tanda hendak berakhir.

Menurut penulis, sebagai warga bangsa, kita sepatutnya berpartisipasi aktif mengendalikan laju inflasi IHK dan menjaga ketahanan pangan.

Salah satu bentuk partisipasi kita kita adalah dengan menjalan pola hidup hemat. Pertama, hemat memanfaakan sumber daya pangan. Kedua, hemat dalam menggunakan energi atau BBM.

Langkah penghematan di bidang pangan perlu dilakukan mengingat dalam kondisi perubahan iklim sekarang ini, produksi pangan sangat sulit diprediksi. Sementara itu, supply chain bahan pangan pun dapat saja terganggu akibat krisis geopolitik.

Krisis geopolitik juga dipastikan menggangu supply chain pasokan energi. Sementara itu, besaran subsidi dan kompensasi energi kita terus membengkak, dan telah menyentuh angka total Rp 502,4 triliun di APBN 2022.

Jadi, menjalani ‘hidup hemat’ adalah sebuah solusi yang sangat strategis bagi Indonesia saat ini!