Mengendalikan Inflasi dan Menjaga Ketahanan Pangan

Tingkat swasembada yang tinggi memang merupakan langkah maju yang besar. Terutama ketika kondisi geopolitik internasional sedang dalam kondisi terburuk seperti sekarang.

Pencapaian itulah yang membuat Jean Balie, Direktur Jenderal International Rice Research Institute (IRRI) menganugerahkan penghargaan untuk sistem pertanian dan pangan yang tangguh dan swasembada beras tahun 2019-2021.

Balie mengatakan penghargaan tersebut merupakan kado bagi Indonesia yang memperingati Hari Kemerdekaan ke-77.

Pada sisi lain, Presiden Jokowi memaparkan bahwa pencapaian meningkatkan ketahanan pangan terjadi karena ditopang oleh kondisi infrastruktur yang semakin baik.

Hingga saat ini Indonesia sudah membangun 29 bendungan besar yang dibangun dalam rangka menyediakan jaringan irigasi untuk meningkatkan produksi beras di Indonesia.

Bahkan, untuk mendukung ketahanan pangan, pemerintah sedang membangun 61 bendungan lagi.

Selain itu, dari sisi anggaran, pemerintah juga mengalokasikan anggaran ketahanan pangan yang besar. Pada 2022, nilainya mencapai Rp 92,3 triliun, meningkat Rp 14,3 triliun dibandingkan anggaran tahun 2018, sebanyak Rp 86 triliun.

Anggaran Rp 92,3 triliun itu dialokasikan untuk Kementerian Pertanian sebanyak Rp 14,5 triliun, untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan: Rp 6,1 triliun, untuk Kementerian PUPR Rp 15,5 triliun dan untuk K/L lainnya, Rp 0,6 triliun.

Khusus untuk pembangunan bendungan untuk mendukung ketahanan pangan, total ada 61 bendungan dalam proses.

Masalah kemiskinan

Tentu saja, sistem ketahanan pangan yang baik berefek positif pada angka kemiskinan. Laporan terakhir BPS mengungkapkan bahwa terlepas dari berbagai permasalahan yang belum tuntas, tetapi prospek pemulihan ekonomi sudah ada di depan mata.

Setelah melonjak hingga dobel digit pada 2020 akibat pandemi, per Maret 2022 tingkat kemiskinan Indonesia kembali menurun menjadi 9,54 persen, dari sebelumnya 9,71 persen pada September 2021, dan 10,14 persen per Maret 2021.

Jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 26,16 juta orang, menurun 0,34 juta orang pada September 2021 dan menurun 1,38 juta orang pada Maret 2021.

Dibanding September 2021, jumlah penduduk miskin perkotaan per Maret 2022 turun sebanyak 0,04 juta orang (dari 11,86 juta orang pada September 2021 menjadi 11,82 juta orang pada Maret 2022).

Sementara itu, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin pedesaan turun sebanyak 0,30 juta orang (dari 14,64 juta orang pada September 2021 menjadi 14,34 juta orang pada Maret 2022).

Garis Kemiskinan pada Maret 2022 tercatat sebesar Rp 505.469,00/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp 374.455,00 (74,08 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp 131.014,00 (25,92 persen).

Pada Maret 2022, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,74 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp 2.395.923,00/rumah tangga miskin/bulan.

Kita tentu saja bersyukur bahwa tingkat kemiskinan berada dalam tren menurun di tengah tekanan harga komoditas global, khususnya harga pangan dan energi yang berdampak pada harga-harga domestik dan daya beli masyarakat.

Ini merupakan hal yang positif, mengindikasikan efektifitas dalam kebijakan dan untuk itu perlu dilanjutkan dengan memfungsikan APBN sebagai peredam guncangan (shock absorber).

Perkembangan ini sejalan dengan tren pertumbuhan ekonomi yang sejak tahun lalu kembali positif.