Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rayu Investor Eropa Tanam Modal di Eropa, Sri Mulyani: Tak Cukup Hanya 1 Miliar Euro

Kompas.com - 09/09/2022, 20:30 WIB
Yohana Artha Uly,
Akhdi Martin Pratama

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merayu para investor dari kawasan Eropa untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Ia bilang, RI merupakan negara yang menarik untuk investor sehingga mereka perlu menambah nilai investasinya.

Melalui European Investment Bank (EIB), para investor asal Eropa berkomitmen menggelontorkan investasi sebesar 1 miliar euro per tahun atau setara Rp 14,9 triliun (Kurs Rp 14.978 per Euro) untuk proyek ramah lingkungan di Indonesia.

Bendahara Negara itu pun menyebut nilai investasi itu perlu ditingkatkan kembali, mengingat Indonesia memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan proyek hijau guna mencapai target penurunan emisi karbon sesuai dengan Paris Aggrement.

Baca juga: Sri Mulyani Sebut Jika AS dan Eropa Masuk Resesi, Harga Minyak Mentah Dunia Bisa Turun

Indonesia berkomitmen menurunkan target emisi karbon mencapai 29 persen dengan upaya sendiri dan 41 persen melalui dukungan internasional pada 2030. Dana yang dibutuhkan untuk mencapai target itu yakni sekitar 280 miliar dollar AS atau Rp 4.152 triliun atau (kurs Rp 14.830 per dollar AS)

"Komitmen (penurunan emisi) melalui dukungan internasional membutuhkan lebih dari dukungan internasional saat ini, yaitu akan membutuhkan lebih dari 280 miliar dolar AS. Itu sebabnya saya menyebutkan dana (EIB) sebesar 1 miliar Euro belum cukup," ujarnya dalam acara pembukaan Kantor Perwakilan Regional EIB untuk Asia Tenggara dan Pasifik di Hotel Ayana Mid Plaza, Jakarta, Jumat (9/9/2022).

Sri Mulyani menekankan, Indonesia memiliki banyak peluang investasi karena merupakan negara terbesar di Asia Tenggara. Terlebih Indonesia memiliki tekad dan komitmen yang kuat terhadap persoalan perubahan iklim, sejalan dengan EIB yang berfokus pada pembiayaan infrastruktur berkelanjutan.

Namun tentunya komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi karbon itu membutuhkan pembiayaan yang besar, di mana APBN juga tidak cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Oleh sebab itu, dibutuhkan peran swasta maupun investor asing untuk mencapai penurunan emisi karbon.

Baca juga: Sri Mulyani Tantang 100 Ekonom Hitung Proyeksi Harga Minyak Mentah 2023

"Kami akan menggunakan sumber daya kami sendiri (APBN) namun tentu kami akan mengundang sektor swasta, dan jenis kerjasama ini (EIB) sangat, sangat dibutuhkan. dan jelas diperlukan agar kami dapat memenuhi komitmen tersebut," ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Presiden EIB Kris Peeters mengatakan, untuk meningkatkan kegiatan di kawasan dan memprioritaskan pendanaan aksi iklim, transportasi perkotaan, perawatan kesehatan, keamanan energi, proyek infrastruktur berkelanjutan di Asia Tenggara pihaknya memiliki komitmen investasi senilai 2,6 miliar Euro. Namun, khusus Indonesia dialokasikan sebesar 1 miliar Euro per tahun.

"Kami ingin menjadikan diri kami sebagai mitra yang dapat diandalkan untuk Indonesia dan Asia Tenggara dan membantu memastikan untuk negara dan kawasan untuk tumbuh dan berkembang dengan cara yang hijau," kata Peeters.

Baca juga: Aturan Sri Mulyani: Pemda Wajib Gunakan 2 Persen Dana Transfer Umum untuk Bansos

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kembangakan Energi Hijau, TAPG dan Aisin Takaoka Bentuk Joint Venture Company

Kembangakan Energi Hijau, TAPG dan Aisin Takaoka Bentuk Joint Venture Company

Whats New
Saham Airbus Menukik Hampir 12 Persen, Apa Sebabnya?

Saham Airbus Menukik Hampir 12 Persen, Apa Sebabnya?

Whats New
Minat Masyarakat Belanja di Toko dengan 'Paylater' Tumbuh Pesat

Minat Masyarakat Belanja di Toko dengan "Paylater" Tumbuh Pesat

Whats New
'Fintech Lending' Easycash Tunjuk Nucky Poedjiardjo Jadi Dirut

"Fintech Lending" Easycash Tunjuk Nucky Poedjiardjo Jadi Dirut

Whats New
Fenomena 'Makan Tabungan' Terjadi di Kelas Menengah Bawah, Ini Penyebabnya

Fenomena "Makan Tabungan" Terjadi di Kelas Menengah Bawah, Ini Penyebabnya

Whats New
Kemenperin: Hilirisasi Rumput Laut Punya Potensi Pasar Rp 193 Triliun

Kemenperin: Hilirisasi Rumput Laut Punya Potensi Pasar Rp 193 Triliun

Whats New
Hadapi Kredit Macet, OJK Minta Penyelenggara 'Paylater' Perkuat Mitigasi Risiko

Hadapi Kredit Macet, OJK Minta Penyelenggara "Paylater" Perkuat Mitigasi Risiko

Whats New
PT Pamapersada Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1 Berpengalaman, Simak Persyaratannya

PT Pamapersada Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1 Berpengalaman, Simak Persyaratannya

Work Smart
Beban Besar Prabowo-Gibran Menanggung Utang Pemerintahan Sebelumnya

Beban Besar Prabowo-Gibran Menanggung Utang Pemerintahan Sebelumnya

Whats New
Jurus Sri Mulyani Tolak Tawaran Investasi Berkedok Penipuan

Jurus Sri Mulyani Tolak Tawaran Investasi Berkedok Penipuan

Whats New
Hasil Riset: Pengguna 'Pay Later' Didominasi Laki-laki

Hasil Riset: Pengguna "Pay Later" Didominasi Laki-laki

Whats New
Anak Buah Sri Mulyani Minta Pemerintahan Prabowo-Gibran Hemat Belanja

Anak Buah Sri Mulyani Minta Pemerintahan Prabowo-Gibran Hemat Belanja

Whats New
Kredivo Bidik Penyaluran Pembiayaan Produktif Tembus 10 Persen

Kredivo Bidik Penyaluran Pembiayaan Produktif Tembus 10 Persen

Whats New
Grant Thornton: Perusahaan Multinasional Perlu Taat Aturan 'Transfer Pricing'

Grant Thornton: Perusahaan Multinasional Perlu Taat Aturan "Transfer Pricing"

Whats New
OJK Sebut Pangsa Pasar Perbankan Syariah Capai 7,38 Persen Per Maret 2024

OJK Sebut Pangsa Pasar Perbankan Syariah Capai 7,38 Persen Per Maret 2024

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com