Konversi Kompor Elpiji Ke Kompor Listrik, Pengamat: Apa Kabar Program Jargas?

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah mulai melakukan uji coba konversi kompor elpiji ke kompor listrik. Namun bayak pihak yang mengeluhkan mahalnya biaya penggunaan kompor listrik ini, serta ketidaksesuaiannya dengan model memasak masyarakat Indonesia. Di sisi lain anggaran pengadaan kompor listrik juga tidak kecil.

Rencananya pemerintah akan membagikan kompor listrik 1.000 watt kepada 300.000 rumah tangga, dengan harga per unitnya Rp 1,8 juta. Dengan demikian maka anggaran yang dibutuhkan untuk pengadaan kompor listrik sekitar Rp 540 miliar.

“Tidak hanya di harga kompor yang mahal, awal-awal mungkin memang gratis, kalau terjadi kerusakan, atau ganti baru kan ini enggak tanggungan pemerintah lagi. Alat masaknya juga spesifik, juga tidak cocok dengan karakteristik memasak masyarakat Indonesia,” kata pengamat Energi dari Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro, kepada Kompas.com, Jumat (23/9/2022).

Baca juga: Boros Mana Masak Pakai Kompor Listrik Vs Elpiji?

Komaidi juga mengungkapkan, karakteristik masyarakat Indonesia dalam memasak dalam jumlah besar, tentunya harus dipertimbangkan lagi jika pemerintah tetap melanjutkan program konversi kompor elpiji ke kompor listrik. Di sisi lain, juga perlu antisipasi saat ada pemadaman listrik yang tentunya akan menghambat proses memasak.

“Kalau masak dalam jumlah besar cocok enggak dengan karakteristik masyarakat Indonesia. Hal seperti itu teknisnya harus diperhatikan. Kalau untuk masak besar, selain masalah waktu, pasokan listriknya juga akan menjadi masalah, jika sewaktu-waktu mati listrik misalnya,” ujar dia.

Komaidi menjelaskan, kurang bijaksana jika pemerintah melakukan konversi kompor elpiji ke kompor listrik, karena sebagian masyarakat masih perlu kompor gas elpiji. Ada baiknya jika kompor listrik dijadikan sebagai pelengkap saja, sebagai bentuk diversifikasi energi, karena jika semua beralih ke listrik maka pertahanan energi-nya cukup rawan.

“Ini bijaksananya sebagai pelengkap atau diversifikasi energi, bukan untuk menggantikan. Enggak apa-apa kompor listrik jalan, tapi segmennya dipilih, jangan semua pakai listrik. Kalau semua pakai listrik, pertahanan energinya bisa rawan,” tambah dia.

Dia juga mengingatkan soal Pembangunan jargas untuk rumah tangga merupakan salah satu Program Strategis Nasional (PSN) yang mendukung diversifikasi energi. Komaidi mengungkapkan, dalam program konversi kompor elpiji ke kompor listrik ini memiliki tujuan mengurangi impor migas, maka program jargas tentunya bisa menjadi solusi.

“Kalau tujuannya mengurangi impor elpiji, kan pakai gas bumi juga bisa, dan kita punya. Tapi jika mengurangi masalah oversupply PLN, ini mungkin akan lebih relevan ya,” lanjut dia.

Menurut dia, jargas merupakan energi primer yang tentunya harganya lebih murah. Berbeda dengan jaringan listrik yang sekunder, dimana ada ada ketergantungan pada bahan bakar fosil batu bara yang dominan di hulu.

“Jargas lebih murah daripada elpiji. Kalau elpiji itu kan energi primer, kalau kompor listrik kan energi skunder. Secara logika harganya lebih mahal di bandingkan yang primer. Kenapa jargas tidak dipakai? Inikan anggarannya besar, apalagi menjelang tahun politik, jangan sampai menimbulkan kekhawatiran,” tegas dia.

Baca juga: Gonta-ganti Kebijakan: Minyak Tanah ke Elpiji, Elpiji ke Jargas, Kini Elpiji ke Kompor Listrik