Konversi Kompor Elpiji ke Kompor Listrik, Alih Beban "Oversupply" Listrik ke Masyarakat Miskin?

JAKARTA, KOMPAS.com – Uji coba konversi kompor elpiji ke kompor listrik dinilai akan semakin membebani masyarakat miskin. Hal ini tak ubahnya memindahkan beban berat yang dipikul PT PLN (Persero) akibat oversupply listrik yang terjadi selama ini, ke masyarakat miskin.

“Saya kira benar PLN mengalihakan beban oversupply ke konsumen, bukan ke independent power producer (IPP), harusnya ini ditanggung bersama, PLN dan IPP,” ujar Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi kepada Kompas.com, Jumat (23/9/2022).

Sebagai informasi, dalam kontrak jual beli listrik dengan pengembang swasta atau IPP, ada yang disebut dengan skema “Take Or Pay”. Dalam skema ini, maka PLN harus mengambil pasokan listrik dari pembangkit listrik sesuai jumlah yang disepakati. Jika tidak diambil maka PLN akan membayar pinalti.

Baca juga: Boros Mana Masak Pakai Kompor Listrik Vs Elpiji?

Untuk mengatasi hal ini, pemerintah mendorong peningkatan konsumsi listrik di tanah air. Salah satu upayanya adalah dengan mendorong program kompor listrik, dan juga kendaraan listrik. Dengan demikian, maka penggunaan listrik otomatis akan semakin tinggi, dan mengurangi beban oversupply PLN yang terjadi selama ini.

“Oversupply itu kan pembelian dari IPP ya, dan jumlahnya cukup besar sekitar 7 Giga Watt per tahun, dipakai atau tidak dipakai. Memang ada perjanjian sebelumnya bahwa PLN harus membeli dari IPP itu, sehingga ini kondisinya jadi oversupply,” lanjut Fahmy.

Menurut Fahmy agar beban PLN tidak beralih ke masyarakat, seperti penggunaan kompor induksi misalknya, ada baiknya jika PLN melakukan renegosiasi dengan IPP. Di sisi lain, IPP juga tentunya akan memahami kondisi yang terjadi saat ini, dimana demand penggunaan listrik masih rendah.

Baca juga: Gonta-ganti Kebijakan: Minyak Tanah ke Elpiji, Elpiji ke Jargas, Kini Elpiji ke Kompor Listrik

“Ini harusnya bisa di renegosiasi lagi untuk mengubah perjanjian agar PLN bisa membayar untuk yang dipakai saja, sementara yang tidak dipakai atau masih oversupply bisa ditanggung bersama. Itu harus negosiasi ulang, dan IPP harus memahami juga,” lanjut dia.

Fahmy mengungkapkan, cara yang dilakukan PLN saat ini dirasa kurang tepat dengan mendorong penggunaan kompor listrik. Hal ini semakin mengkhawatirkan, jika daya listrik untuk penggunaan kompor listrik dinaikkan dari 450 VA menjadi 1.300 VA.

“Itulah masalahnya, PLN tidak melakukan negosiasi ulang, tapi mencari cara agar bisa mengurangi oversupply tadi dengan menggunakan kompor listrik, bahkan PLN bakal menaikkan daya 450 VA menjadi 900 VA,” jelas dia.

Fahmy mengungkapkan, dalam mendorong penggunaan kompor listrik itu tidak semudah yang dibayangkan, dan serta merta bisa mengurangi masalah oversupply listrik.

“Konsumen harus menaikkan daya, dan menahan kelabihan beban. Saya rasa kebijakan ini kurang pas ya, dengan kompor listrik juga butuh waktu untuk mengatasi oversupply, tidak serta merta,” tegas dia.

Baca juga: 5 Fakta Rencana Konversi Kompor Listrik yang Perlu Diketahui