Badan Pangan Nasional Dorong Pemda Fokus Kendalikan Inflasi Pangan

Kompas.com - 23/09/2022, 12:18 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan, pemerintah telah melakukan berbagai langkah untuk mengendalikan inflasi di sektor pangan.

Upaya tersebut pun menurut dia telah membuahkan hasil dengan penurunan tingkat inflasi di sektor pangan dari sebelumnya di bulan Juli 2022 sebesar 10,32 persen, menjadi 8,93 persen per bulan ini.

Untuk menjaga tren penurunan hingga ke batas wajar, dia menuturkan, upaya pengendalian inflasi yang ekstra harus serentak dilakukan di seluruh provinsi.

Arief juga mengatakan, dalam upaya ini, dukungan yang dapat diberikan Pemerintah Daerah diantaranya melalui realisasi belanja wajib perlindungan sosial, salah satunya pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah.

Baca juga: Harga BBM Naik, BI Perkirakan Inflasi Tembus 6 Persen di Akhir 2022

"Sesuai arahan Presiden RI peran aktif pemerintah daerah menjadi kunci untuk mengurangi inflasi di daerah. Peran aktif daerah antara lain dengan pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum termasuk subsidi biaya transportasi distribusi pangan," ujarnya dalam siaran resminya, Jumat (23/9/2022).

Seperti diketahui, kebijakan pemerintah dalam rangka mendukung program penanganan dampak inflasi sesuai dengan arahan presiden RI dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan no 134/PMK.07/2022 tanggal 05 September 2022 yang mengamanatkan agar daerah menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial untuk periode bulan Oktober sampai dengan Desember 2022.

Di dalamnya meliputi tiga mekanisme perlindungan sosial, yaitu pemberian bantuan sosial, termasuk kepada ojek, UMKM, dan nelayan, penciptaan lapangan kerja, dan/atau, pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah termasuk subsidi biaya transportasi distribusi pangan.

Terkait subsidi transportasi distribusi pangan ini, sampai bulan September 2022 ini Badan Pangan Nasional telah melakukan sejumlah fasilitasi pengiriman komoditas pangan dari sentra produksi ke daerah defisit.

Seperti fasilitasi distribusi 79.000 kilogram cabai dari Sulawesi Selatan ke pulau Jawa dan 36.000 kilogram bawang merah dari Bima ke Palembang, Temanggung, dan Bangka, serta fasilitasi pendistribusian 2,7 juta kilogram jagung dari NTB ke Kendal dan Blitar.

“Kami mengajak pemerintah daerah, asosiasi, dan seluruh stakeholder pangan Tanah Air termasuk Yogyakarta, untuk berkoordinasi dengan NFA, apa kebutuhan di daerahnya saat ini yang defisit, nanti akan kami fasilitasi atau hubungkan sehingga dapat dilakukan pendistribusian,” ujarnya.

Baca juga: Atasi Krisis Pangan, Pemerintah Siapkan Anggaran Rp 95 Triliun pada 2023

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.