Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bidik Pasar Dunia, Pemerintah Prioritaskan BUMN Penuhi Standar HAM

Kompas.com - 27/09/2022, 21:45 WIB
Heru Dahnur ,
Akhdi Martin Pratama

Tim Redaksi

BANGKA, KOMPAS.com - Pemerintah memprioritaskan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam implementasi nilai-nilai hak azasi manusia (HAM) pada sektor industri. Pengakuan HAM dinilai penting guna mendapatkan legitimasi di pasar internasional, khususnya di negara-negara maju.

Dirjen Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM, Mualimin Abdi mengatakan, kebijakan HAM menjadi landasan bagi perusahan dalam pengembangan bisnis mereka.

"Business and Human Rights Policy ini merupakan salah satu cara untuk membangun budaya kerja perusahaan yang produktif, efektif, dan sinergis di bidang hak asasi manusia dan menjadikan perusahaan sebagai entitas yang berkelanjutan dan bertanggungjawab secara bisnis," kata Mualimin di kantor PT Timah, Pangkalpinang, Selasa (27/9/2022).

Dia menuturkan, tanggung jawab korporasi dalam menghormati HAM tertuang di dalam prinsip-prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan Hak Asasi Manusia atau United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs).

Baca juga: Indonesia-Jepang Usung Isu Keberlanjutan Sektor Industri

"Banyak negara-negara maju mensyaratkan ekonomi berbasis HAM dengan mulai menerapkan kebijakan hak asasi manusia, uji tuntas hak asasi manusia, serta mekanisme pengaduan pada suatu perusahaan," katanya.

Indonesia merupakan salah satu negara yang mendukung adopsi UNGPs oleh Dewan HAM PBB melalui Resolusi 17/4 tanggal 16 Juni 2011. Artinya, negara dan korporasi harus berkolaborasi dalam mewujudkan pemajuan HAM bagi setiap orang.

"Perusahaan kelas dunia tentunya menyadari penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu syarat menjamin keberlanjutan bisnis perusahaan tersebut. Untuk itu kami mendorong perusahaan BUMN untuk mulai dan kami bangga dan senang PT Timah Tbk sebagai BUMN yang telah memiliki kebijakan HAM. Langkah ini sudah sangat tepat dilakukan dengan membuat Human Rights Policy," sebutnya.

"Saya berharap agar Human Rights Policy yang telah disusun PT Timah Tbk dapat diaplikasikan dengan baik dan membawa penghormatan HAM serta keberlanjutan dalam bisnis perusahaan dan bisa mendorong BUMN lainnya untuk bisa menerapkan kebijakan HAM," katanya.

Baca juga: PLN Batalkan Program Konversi Kompor Elpiji ke Kompor Listrik

Menurut Mualimin, sejumlah perusahaan swasta seperti Unilever sudah meminta untuk diadvokasi terkait Business and Human Rights Policy. Namun belum bisa dituruti, karena akan berproses dengan BUMN sebagai prioritas awalnya.

"Bahkan saya di Pertamina dan grup usahanya juga belum. Karena ini jangan dianggap gampang, ada pertimbangan tentunya yang dilihat sampai perusahaan telah memiliki standar HAM," ujar Mualimin.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com