Menakar Dampak Tahun Politik terhadap Ekonomi Indonesia

DEKLARASI Partai NasDem untuk mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) Pilpres 2024 pada Senin 3 Oktober 2022, menandakan bahwa kita saat ini sudah memasuki tahun-tahun politik menjelang perhelatan pesta demokrasi terbesar ke-3 di dunia.

Pesta demokrasi tersebut merupakan momen penting yang menentukan masa depan Indonesia.

Pemilu 2024 yang terlaksana dengan bebas, jujur, damai, dan minim polarisasi menjadi salah satu faktor penting terwujudnya potensi terbesar Indonesia menjadi ekonomi terbesar ke 7 di dunia pada 2030.

Sebaliknya, pelaksanaan pemilu 2024 yang integritasnya dipertanyaan dan diwarnai peningkatan polarisasi masyarakat dapat melahirkan ketidakstabilan politik yang menurunkan prospek Indonesia menghindari middle income trap untuk menjadi negara maju.

Prof. Bambang Brojonegoro saat menjabat Kepala Bappenas pada 2017, menyatakan bahwa agar Indonesia bisa menjadi negara maju dan besar pada usia 100 tahun, maka stabilitas politik dan keamanan harus dijaga.

Stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi memang mempunyai saling keterkaitan yang mendalam.

Berdasarkan penelitiannya, ahli ekonomi politik terkemuka dari Harvard University Alberto Alesina, dkk (1996) memang ditemukan bahwa ketidakstabilan politik mengurangi pertumbuhan ekonomi.

Lebih lanjut, hasil penelitian tersebut juga mendukung teori bahwa apa yang sangat berbahaya untuk pertumbuhan ekonomi adalah polarisasi dalam masyarakat dan dalam arena politik yang mengarah kepada perubahan arah politik secara signifikan.

Terjadinya polarisasi dalam masyarakat dengan kata lain tidak hanya mempunyai implikasi terhadap rusaknya serat-serat pemersatu masyarakat, tetapi juga berdampak negatif terhadap ekonomi.

Bagi Indonesia hal ini harus diwaspadai karena dengan struktur masyarakat yang sangat majemuk terjadinya polarisasi dalam masyarakat yang berkepanjangan dapat mengancam kelangsungan negara.