Menakar Dampak Tahun Politik terhadap Ekonomi Indonesia

Pertama, secara sejarah ilmu ekonomi pada awal perkembangannya memang bagian dari ilmu politik. Hal ini terlihat dari sebutan ilmu ekonomi politik untuk studi yang menjadi cikal bakal ilmu ekonomi modern.

Ilmu ekonomi politik adalah bagian dari studi ilmu politik khususnya terkait bagaimana sistem kekuasaan yang ada melakukan pembagian dan memberikan kekayaan di antara masyarakat.

Paham ekonomi pasar bebas, misalnya, berargumen bahwa kekayaan negara diciptakan dengan mekanisme permintaan dan penawaran pasar atas suatu produk.

Asalnya ilmu ekonomi sebagai bagian ilmu politik tidak terlepas dari sifat ilmu politik yang merupakan studi alokasi dan transfer kekuasaan. Sedangkan pembagian kekayaan suatu negara mempunyai implikasi terhadap pembagian kekuasaan dalam negara tersebut.

Hal ini dapat kita lihat dari perkembangan paham ekonomi pasar bebas mulai berkembang di abad 18 karena adanya perkembangan sistem politik di Inggris yang semakin demokratis.

Kedua, perdebatan politik seringkali menempatkan isu-isu ekonomi sebagai salah satu isu sentral.

Hal tersebut tercermin dari kenyataan di mana tahun politik tidaklah lengkap tanpa perdebatan dan perbincangan mengenai isu-isu ekonomi oleh para calon presiden dan para pendukungnya.

Misalnya, dalam debat capres-cawapres baik pada pemilu 2014 dan 2019 banyak sekali segmen yang berkaitan dengan isu ekonomi seperti tingkat utang negara, kemiskinan, lapangan kerja, pengelolaan sumber daya alam, dan kebijakan pembangunan.

Ekonomi memang salah satu isu yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kehidupan sehari-hari dan masa depan voters sehingga para capres harus dapat meyakinkan pemilih bahwa program ekonomi yang diusung olehnya akan meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan mereka.

Terjadinya proses perdebatan yang baik dalam isu tersebut mempunyai keterkaitan erat dengan peningkatan potensi pertumbuhan dan kesejahteraan.

Dengan proses diskusi antarcapres mengenai isu ekonomi, para pemilih dapat mengetahui visi dan misi ekonomi masing-masing.

Selanjutnya para pemilih yang rasional dapat menentukan visi dan misi capres mana yang dipandang paling meningkatkan kesejahteraan jangka panjang mereka.

Namun proses ini dapat terhambat jika terjadi polarisasi masyarakat. Di mana jika terjadi polarisasi, pemilihan capres yang tepat oleh pemilih tidak didasarkan pada keunggulan visi dan misi, tapi lebih kepada sentimen sosial politik terhadap capres tersebut.

Dampak ekonomi Pemilu 2024

Secara historis dampak ekonomi dari tahun pemilu mempunyai kecenderungan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meskipun tidak selalu dan signifikansinya berubah-ubah dari waktu ke waktu.

Pemilu tahun 2019, misalnya, tidak terdapat dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hal tersebut terlihat dari tingkat pertumbuhan tahun 2018 yang mencatatkan angka 5,2 persen, naik tapi hanya berbeda 0,1 persen tahun 2017 yang sebesar 5,1 persen.

Sedangkan pada tahun pemilu 2014 pertumbuhan tercatat sebesar 5,6 persen turun dari tahun sebelumnya yang sebesar 6 persen.

Selanjutnya pada tahun politik pemilu sebelumnya, yaitu tahun 2008 tercatat kenaikan pertumbuhan yang cukup tinggi, yaitu 7,4 persen pada 2008, naik dari 6,3 persen pada 2007.

Pada tahun politik 2003 juga terdapat kenaikan meskipun lebih kecil, yaitu 4,8 persen naik dari 4,5 persen pada 2002.