Forum Koperasi Tak Setuju Pengawasan Koperasi di Bawah OJK, Apa Sebabnya?

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Komunikasi Koperasi Indonesia (Forkopi) menyampaikan, koperasi tidak tepat di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana dalam Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK).

Ketua Umum Forkopi Andi Arslan mengatakan, RUU PPSK pasal 191, 192, dan 298 yang menempatkan koperasi di bawah pengawasan OJK.

Pengawasan tersebut, termasuk di dalamnya pemberian izin dan pencabutan izin tidak sejalan dengan prinsip dasar koperasi.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Forkopi Andi Arslan usai melakukan audiensi dengan Menteri Koperasi UKM Teten Masduki.

"Kami menolak akan hal itu (RUU PPKS) karena memang prinsip dasar dan asas koperasi berbeda. Koperasi bersifat gotong royong dan kekeluargaan dan juga mempunyai self regulation, di mana regulasi itu sangat berbeda dengan OJK," kata dia dalam siaran pers, dikutip Jumat, (4/11/2022).

Baca juga: Koperasi Butuh Regulasi Baru, DPR RI: Kami Percepat

Ia menambahkan, aturan OJK selalu bicara tentang sanksi denda dan pidana. Hal tersebut sangat berbeda dengan prinsip yang diusung dengan koperasi.

"Kami berharap pengawasan koperasi ada di bawah Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM),” imbuh Andi.

Andi mengatakan, Forkopi juga menyuarakan aspirasi yang sama ke berbagai lembaga, yakni Menteri Keuangan, Komisi XI DPR, Ketua DPR, dan Ketua MPR.

Lebih lanjut, Forkopi akan berjuang supaya pengawasan koperasi tetap di bawah KemenKopUKM.

Baca juga: Banyak Koperasi Simpan Pinjak Praktikkan Shadow Banking, Menteri Teten: Jadikan Bank atau Bubarkan

Andi mengungkapkan, Forkopi bersedia dipanggil untuk menyampaikan masukan kepada lembaga-lembaga tersebut.

Mengingat, banyak hal yang sebetulnya sangat bertentangan dengan prinsip koperasi di dalam RUU PPSK.

"Aspirasi ini merupakan bentuk keprihatinan bersama dari pelaku koperasi," tandas dia.

Sebagai informasi, sejak Forkopi dibentuk pada 19 Oktober 2022, jumlah koperasi yang tergabung sudah sebanyak 2.300 koperasi.