Dukung Program Kendaraan Listrik, OJK Berikan 4 Insentif di Sektor Perbankan

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan berbagai insentif untuk mendukung program percepatan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) di sektor perbankan.

Direktur Humas OJK Darmansyah mengatakan, insentif di sektor perbankan telah dikeluarkan OJK untuk meningkatkan peranan industri jasa keuangan dalam mendukung program KBLBB baik untuk pembelian KBLBB maupun pengembangan industri hulu KBLBB.

Selain di sektor perbankan, OJK juga mengeluarkan insentif-insentif untuk kendaraan bermotor listrik di sektor pasar modal dan industri keuangan non-bank (IKNB) termasuk untuk perusahaan pembiayaan serta asuransi umum maupun syariah.

Baca juga: OJK Catat Aset Industri Keuangan Non-bank Tembus Rp 3.026 Triliun, Tumbuh 8,55 Persen

"OJK menegaskan dukungan terhadap Program Percepatan KBLBB yang dicanangkan pemerintah dalam menuju pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan mengeluarkan berbagai kebijakan insentif," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (30/11/2022).

Insentif pertama di bidang perbankan berupa relaksasi perhitungan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) dengan menurunkan bobot risiko kredit (ATMR) menjadi 50 persen, bagi produksi dan konsumsi KBLBB dari semula 75 persen yang dikeluarkan sejak tahun 2020 dan telah diperpanjang hingga 31 Desember 2023.

Kedua, relaksasi penilaian kualitas kredit untuk pembelian KBLBB dan atau pengembangan industri hulu dari KBLBB dengan plafon hingga Rp 5 miliar dapat hanya didasarkan atas ketepatan membayar pokok dan atau bunga.

Ketiga, penegasan bahwa penyediaan dana kepada debitur dengan tujuan pembelian KBLBB dan atau pengembangan industri hulu KBLBB seperti industri baterai, industri charging station, dan industri komponen dapat dikategorikan sebagai pemenuhan ketentuan penerapan keuangan berkelanjutan sebagaimana yang diatur dalam POJK Nomor 51/POJK.03/2017.

Baca juga: Telefast, Volta, dan MCAS Group Kerja Sama Kembangkan Bisnis Kendaraan Listrik

Keempat, pengecualian batas maksimum pemberian kredit (BMPK) untuk penyediaan dana dalam rangka produksi KBLBB beserta infrastrukturnya dapat dikategorikan sebagai program pemerintah yang mendapatkan pengecualian BMPK atau dalam hal dijamin oleh lembaga keuangan penjaminan/asuransi BUMN dan BUMD.

"Dalam menerapkan kebijakan relaksasi tersebut di atas, OJK meminta agar Lembaga Jasa Keuangan (LJK) tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang baik," tuturnya.

Selain itu, POJK Nomor 51/POJK.03/2017 juga mengatur tentang insentif-insentif lain yakni LJK, emiten, dan perusahaan publik yang menerapkan keuangan berkelanjutan secara efektif, dapat diberikan insentif oleh OJK yang antara lain berupa mengikutsertakan dalam program pengembangan kompetensi sumber daya manusia dan atau insentif lainnya.

Baca juga: Soal Insentif Kendaraan Listrik, Menhub: Formatnya Lagi Dipikirkan, Kita Tak Ingin Salah Tempat