Singgung Soal Bupati Meranti yang Sebut Kemenkeu Iblis, Wamenkeu: Bicarakan dengan Data

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara turut bicara terkait pernyataan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Muhammad Adil yang menyebut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diisi oleh iblis atau setan. Ia sangat menyayangkan pernyataan itu keluar dari pemimpin daerah.

"Ada Bupati berpikir Kementerian Keuangan itu iblis atau setan. Enggak proper sama sekali. Serius mikirnya begitu?," ungkapnya di akun Instagram pribadinya @suahasil, dikutip Selasa (13/12/2022).

Ia mengatakan, kehadiran negara melalui APBN untuk berbagai daerah di Indonesia tidak hanya melalui alokasi dana bagi hasil (DBH), maupun melalui alokasi dana transfer seperti dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana insentif daerah (DID).

Baca juga: Asal Mula Bupati Meranti Berseteru dengan Kemenkeu

Negara juga hadir melalui berbagai belanja kementerian/lembaga di pusat dan daerah, seperti pada Kementerian PUPR dan Kementerian Sosial. Selain itu, juga ada belanja subsidi energi sehinggga masyarakat dapat menggunakan BBM dan listrik bersubsidi.

"Semuanya itu untuk dialokasikan kepada masyarakat seluruh Indonesia," kata Suahasil.

Menurutnya, tak masalah jika ada kritik terhadap Kemenkeu, namun harus dibicarakan berdasarkan data dan dengan cara yang sesuai. Ia bilang, jika memang ada yang perlu diperbaiki Kemenkeu, maka pasti akan diperbaiki.

"Kalau ada yang perlu diperbaiki, bukan hanya 'boleh' atau 'dapat', tapi malah harus perbaiki. Kita bicarakan. Dengan data, dengan bicara yg baik, dengan konteks ke-Indonesia-an," tulisnya.

Suahasil sangat meyayangkan cara Bupati Meranti yang menyampaikan kritiknya dengan cara tidak tepat, bahkan sempat menyebut untuk menjadi bagian dari negara tetangga. Hal itu sangat jauh dari cita-cita Indonesia.

"Yang paling menyedihkan adalah ketika berpikir 'pindah' negeri sebelah saja. Ini jauh dari cita-cita pendiri Republik, dan jauh dari cita-cita Indonesia," ungkap dia.

Baca juga: Stafsus Sri Mulyani Ajak Bupati Meranti Duduk Bareng Bahas Dana Bagi Hasil

Sebelumnya, Bupati Meranti Muhammad Adil menyampaikan kekesalannya kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman saat acara Rakornas Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah Se-Indonesia. Kalimat bernada kritik dan ancaman pun dilontarkan Adil.

Pada acara rakornas yang berlangsung di Pekanbaru dan ditayangkan dalam akun YouTube Diskominfotik Provinsi Riau, Kamis (9/12/2022) lalu itu, Adil mengaku kesal karena tak puas dengan dana bagi hasil (DBH) produksi minyak dari Meranti yang diberikan oleh Kemenkeu.

Dia mengaku, telah tiga kali bersurat ke Menteri Keuangan untuk audiensi mengenai permasalahan ini, namun dirinya selalu ditanggapi untuk melakukan pertemuan secara online via Zoom. Padahal yang diinginkannya adalah melakukan pertemuan langsung dengan pihak Kemenkeu.

Ia pun menghadiri acara-acara yang diisi oleh pihak Kemenkeu dengan maksud bisa menyampaikan keluhannya. Namun, menurutnya hal itu sangat sulit dilakukan, ketimbang dirinya yang diterima oleh Kementerian Dalam Negeri saat mengeluhkan dana bagi hasil.

"Sampai ke Bandung saya kejar orang ke Kemenkeu, tapi yang hadir orang yang tak berkompeten soal itu (DBH). Sampai pada waktu itu saya ngomong, 'Ini orang keuangan isinya nih iblis atau setan'," kata Adil.

Pada kesempatan itu, Luky sebenarnya telah berulang kali menjelaskan bahwa formulasi penghitungan dana bagi hasil telah diatur dalam UU HKPD, bahwa pembagiannya diperluas ke daerah lain, bukan hanya dikembalikan ke daerah penghasil saja.

Kendati demikian, Adil merasa tak puas dengan penjelasan Luky, bahkan ia sempat menyebut akan membawa persoalan ini ke jalur hukum.

"Terus terang pak, saya sudah lapor ke pembina saya Pak Tito (Mendagri), kalau tidak bisa juga, nanti kita ketemu di mahkamah. Izin pak, saya enek mandang bapak di sini, aku tinggalkan lah ini ruangan," ucapnya.

Baca juga: Bupati Meranti Marah ke Anak Buah Sri Mulyani, Persoalkan Dana Bagi Hasil