Sri Mulyani: Kredit Karbon Nantinya Bisa Diklaim di Pasar Karbon International

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, kredit karbon yang bisa dihasilkan oleh daerah-daerah, sebagai upaya menurunkan emisi gas rumah kaca, bisa diklaim di pasar karbon international melalui skema perdagangan karbon atau carbon trade.

“Artinya, karbon yang bapak/ibu (Pemerintah Daerah/Pemda) yang sudah diturunkan itu bisa diklaim kreditnya, itu namanya carbon price, makanya kita harus membuat pasar karbon di Indonesia,” kata Sri Mulyani dalam acara Rapat Kerja Nasional Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup Tahun 2022, di Jakarta, Rabu (21/12/2022).

Baca juga: Dukung Penyelenggaraan Bursa Karbon pada 2023, OJK Siapkan Infrastruktur

Sri Mulyani mengungkapkan, nantinya APBD yang digunakan untuk climate change akan di-tag sebagai Climate Change yang bisa menurunkan CO2. Tujuannya, agar APBD bisa lebih transparan dan kredibel, sehingga bisa diklaim secara internationl.

“APBN itu, Rp 97 triliun sudah bisa ditracking untuk apa saja, nanti APBD juga seperti itu. Bapak/ibu yang menggunakan APBD untuk Climate Change bisa diklaim di international. Karena selama ini rezim international tidak hanya berasal dari APBN, dan APBD, tapi ke market mechanism,” jelanya.

Baca juga: Aturan Pasar Karbon dalam RUU PPSK Dinilai Perlu Perbaikan

Sri Mulyani mengatakan, dalam perdagangan karbon, ada beberapa tantangan, salah satunya harga yang harus sama. Kemudian, mengenai jual beli karbon, antar daerah, antar sektor, dan yang paling pelik antarnegara.

“Selain harganya harus sama, ini juga yang sangat hati-hati kita, jangan sampai kita sudah menurunkan karbon, diklaim ke negara lain yang sudah membeli karbon kita, apalagi harganya murah,” jelasnya.

Baca juga: Luhut: Indonesia Sangat Siap Kembangkan Ekosistem Karbon Biru

Perdagangan karbon

Untuk itu, Sri Mulyani menilai penting agar carbon trade ini dipersiapkan secara matang, sehingga perdagangan karbon bisa di-organize, tracking, dan diturunkan dengan identifikasi daerah mana, sektor atau kegiatan apa yang berkontribusi menurunakn CO2.

“Kalkulasinya itu bisa diperdagangkan di dalam maupun luar negeri, tapi tidak bisa merugikan National Determine Contributor (NDC) kita,” tegasnya.

Sri mulyani mengatakan, saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan untuk melakuakn transisi energi, minat dunia luar biasa. Hal ini terbukti dari, JETP yang diinisiasi AS, Jepang, dan negara-negara Eropa, yang mau berkomitmen 20 miliar dollar AS.

“Tapi ini nanti bergantung dari proyeknya, dan kita dengan ini nnti bergantung proyeknya, dan kita dengan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) akan menyiapkan bergabai proyek itu,” lanjut Sri Mulyani.