ASN dan Masyarakat Bisa Jadi Tenaga Pendamping Pembangunan, Ini Tugasnya

Sementara untuk pendamping yang berasal dari unsur masyarakat, lanjut Anas, harus memenuhi beberapa persyaratan. Yaitu memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja Pendamping yang masih berlaku paling sedikit 6 bulan pada saat calon pendamping melakukan pendaftaran dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh penyelenggara pendampingan.

Pemilihan calon pendamping yang berasal dari unsur masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuannya peraturan perundangan yang berlaku dan mempertimbangkan prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah oleh penyelenggara pendampingan.

Mantan Kepala LKPP ini pun menjelaskan, Penyelenggara Pendampingan Pembangunan dapat melibatkan badan usaha, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, dan sukarelawan untuk percepatan pencapaian target dan sasaran pembangunan.

Dalam hal ini perlu juga memperhatikan pendamping pembangunan melalui penugasan PNS sesuai dengan Peraturan Menteri No.62 Tahun 2020 tentang Penugasan PNS dan Penugasan PPPK dapat diatur melalui kontrak kerjanya sehingga ada kejelasan karir bagi PNS.

"Rancangan Perpres ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pendampingan pembangunan dan dapat memastikan keberlanjututan SDM pendampingan pembangunan yang saat ini tersebar pada Kementerian/Lembaga dan Pemda," ucapnya.