Gelar Bazar UMKM Binaan BUMN di Mal Sarinah, Pemerintah Berupaya Tingkatkan Serapan Produk Lokal

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyelenggarakan Bazar UMKM BUMN 2023 pada 26-29 Januari 2023.  Bazar UMKM ini akan digelar saban bulan dalam setahun penuh. Ajang ini dilatarbelakangi oleh UMKM yang membutuhkan pasar yang lebih luas agar produknya bisa lebih banyak terjual.

Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM KBUMN Loto Srinaita GInting mengatakan, ada banyak UMKM yang penjualannya terbatas pada daerahnya saja. Per bulan ada sekitar 10 UMKm yang mengikuti bazar. 

"Mereka meminta Kementerian BUMN mengadakan event untuk mendorong pegawai BUMN dan perusahaan BUMN agar mempunyai daya beli, dan kalau kami pikir lebih efektif di tempat ramai, tak hanya KBUMN saja, tapi juga masyarakat," kata Loto di Sarinah Thamrin Jakarta, Kamis (26/1/2023).

Baca juga: Anak Buah Luhut Titip Pesan ke Bos BRI untuk Cek Langsung Kondisi UMKM di Weda Bay dan Morowali

Loto mengatakan, UMKM yang ikut berpartisipasi juga telah terkurasi. Kebanyakan UMKM yang ikut adalah UMKM yang memiliki keterkaitan dengan pembinaan BUMN selama ini.

"Jadi kita utamakan tentunya UMKM binaan BUMN yang selama ini kita dorong agar UMKM-nyq naik kelas. Kurasi pertama tentunya dari pengelola rumah BUMN," ungkapnya.

"Pengelola BUMN merekomendasikan, dan kemudian kami juga melihat, dan kami kurasi, lalu diikutsertakan di Sarinah," tambahnya.

Baca juga: Permudah Operasional Tenant Kuliner, Pasar Nusantara Sarinah Terapkan Teknologi Digital

Adapun di bulan ini, gelaran bazar diikuti oleh UMKM binaan Inalum dan SIG, namun kedepannya akan ada banyak binaan BUMN lainnya yang berpartisipasi.

Loto berharap, dengan adanya acara ini produk UMKM bisa lebih banyak lagi terserap oleh pengunjung di Sarinah.

"Harapannya kalau nilai belanja Rp 14 miliar kebawah itu sudah bisa mengutamakan UMKM. Itulah harapan kita supaya BUMN ini benar-benar terlatih," jelasnya.

Loto mengatakan, pihaknya akan terus melakukan monitorting agar dana alokasi belanja UMKM, benar-benar digunakan untuk mendorong bisnis UMKM. Di sisi lain, ia juga mendorong sertifikasi 80 persen TKDN dalam produk-produk UMKM.