3 Permintaan Jokowi kepada Regulator dan Pelaku Jasa Keuangan Saat Pertemuan Tahunan IJK 2023

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi kinerja industri jasa keuangan (IJK) selama tahun 2022.

Salah satunya, kinerja industri perbankan yang dapat mencatatkan pertumbuhan penyaluran kredit hingga double digit di 2022 yaitu sebesar 11,3 persen.

Kemudian rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) perbankan berada di angka 25,68 persen, lebih tinggi dibandingkan pra-pandemi yang berada di level 23,31 persen.

Selain itu, perbankan nasional juga mencatatkan margin bunga bersih (net interest margin/NIM) yang sangat tinggi sebesar 4,4 persen.

Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi 2022 Capai 5,31 Persen, Tertinggi Selama 8 Tahun Jokowi Jabat Presiden

"Dan saya senang juga perkembangan industri asuransi juga semakin baik," ujarnya saat Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2023, Senin (6/2/2023).

Presiden Jokowi juga meminta beberapa hal untuk dilaksanakan industri jasa keuangan, baik itu regulator, pemerintah terkait, maupun pelaku industri.

Berikut 3 hal yang diminta Jokowi kepada industri jasa keuangan saat acara PTIJK 2023:

1. Jokowi Minta Penyaluran Kredit ke UMKM Lebih Digenjot

Permintaan pertama Presiden ialah agar pelaku IJK lebih banyak menyalurkan kredit atau pembiayaan ke sektor UMKM. Hal ini agar sektor UMKM dapat menggunakan dana kredit itu untuk mengembangkan bisnisnya.

Jokowi bilang, kekuatan ekonomi Indonesia ada di sektor UMKM. Sektor ini juga mampu memberikan lapangan kerja yang besar kepada masyarakat.

"Jangan dilupakan yang kecil-kecil. jangan dilupakan yang mikro, yang kecil, yang menengah. Berikan suntikan kepada mereka sebanyak-banyaknya tentu saja dengan kehati-hatian yang tinggi," ucap Jokowi.

2. Jokowi Minta Dukungan OJK untuk Pembiayaan di Sektor Hilirisasi

Selain UMKM, Jokowi juga meminta agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator dapat mendorong industri jasa keuangan memberikan pembiayaan ke bisnis yang berbasis hilirisasi.

"Sekali lagi saya minta dukungan dari OJK mengenai ini bagaimana memberikan sosialisasi pentingnya hilirisasi," kata Jokowi.

Pasalnya, Jokowi mengungkapkan, masih banyak pelaku industri di sektor hilirisasi ini yang kesulitan mendapatkan pembiayaan dari perbankan.

Padahal menurutnya, hilirisasi ini merupakan kunci penting untuk mengerek Indonesia menjadi negara maju.

"Hilirisasi menjadi kunci bagi negara ini kalau kita ingin menjadi negara maju. Di semua komoditas, baik itu yang namanya CPO, baik itu yang namanya minerba, baik yang berasal dari sumber daya alam laut kita, semuanya," ucapnya.

Dia mencontohkan, hasil lompatan RI dari hilirisasi nikel yang saat berupa bahan mentah hanya senilai 1,1 miliar dollar AS lalu dapat naik menjadi 30 miliar dollar AS setelah hilirisasi.

Selain itu, dia juga mengingatkan potensi hilirisasi dari sektor kelautan yang selama ini potensinya masih belum terjamah. Padahal dua pertiga wilayah Indonesia berupa perairan.

Misalnya untuk komoditas ikan tuna, cakalang, dan tongkol yang selama ini menjadi komoditas ekspor RI tapi di sisi lain RI juga menjadi importir tepung ikan.

"Lucu sudah dorong ke luar kemudian kita impor lagi dalam bentuk tepung ikan. Apa enggak bisa sih kita menghilirkan ini? Kalau kita belum mampu ya gandeng partner," tukasnya.

Baca juga: Jokowi Panggil Kepala Bapanas ke Istana, Bahas Apa?

3. Jokowi Minta OJK Awasi Produk Jasa Keuangan hingga Lebih Detail

Terakhir, Jokowi meminta agar OJK mengintensifkan pengawasan terhadap produk-produk jasa keuangan baik di asuransi, pinjaman online, dana pensiun, investasi, hingga tur haji dan umrah.

Bahkan dia minta pengawasan tidak hanya dilakukan secara menyeluruh atau makro tetapi juga lebih detail atau mikro.

"Saya melihat masyarakat memerlukan perlindungan yang pasti terhadap produk jasa keuangan. Betul-betul pengawasannya harus detil. Kita ini nggak bisa sekarang kerjanya makro, nggak bisa. Makro iya, mikro harus detail di cek satu per satu," kata Jokowi.

Sebab dia tidak ingin kasus seperti dugaan penipuan pengusaha asal India, Gautam Adani terjadi di Indonesia.

Kasus berupa penipuan dan manipulasi saham ini diduga terjadi selama puluhan tahun. Seharusnya kasus ini dapat diantisipasi jika regulator menerapkan pengawasan secara makro dan mikro terhadap produk jasa keuangan.

Berkaca dari kasus itu, Jokowi menekankan OJK agar memperhatikan saham-saham gorengan di pasar modal Indonesia. Pasalnya, kasus di India mengakibatkan modal asing keluar dan nilai tukar mata uang melemah.

"Dilihat betul mana yang suka menggoreng (saham)? Kalau gorengan itu enak, menggoreng-goreng kalau pas dapet ya enak, tapi sekali kepleset seperti tadi yang saya sampaikan Adani di India hati-hati," ucapnya.

Selain produk investasi, dia juga menekankan agar OJK memperhatikan produk-produk asuransi dan pinjaman online. Seperti diketahui, hingga kini kasus perusahaan asuransi bermasalah dan pinjol ilegal masih santer terdengar.

"Jangan sampai kejadian kejadian yang sudah-sudah Asabri, Jiwasraya, Rp 17 triliun, Rp 23 triliun. Ada lagi Indosurya, ada lagi Wanaartha, unit link, ini harus mikro satu-satu diikuti," ucapnya.

Dia juga meminta agar kasus perusahaan asuransi bermasalah untuk segera diselesaikan. Sebab, sudah banyak rakyat yang mengadu ingin uangnya kembali.

"Sering pelaporan, sudah ada laporan keluhan. Laporan keluhan sudah tahun 2020 sampai sekarang ini tahun 2023 juga belum tuntas. Ini gini, yang kita banguni adalah trust, kalau sudah Kehilangan itu sulit membangun kembali. Saya yakin OJK yang sekarang bisa," tuturnya.

Baca juga: Kasus Manipulasi Saham Gautam Adani yang Jadi Sorotan Jokowi