Rawan Rugi, Swasta Masih Ogah Lirik Bisnis Angkutan Darat Perintis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Suharto mengatakan, pihaknya terus berupaya mengajak pihak swasta untuk terlibat dalam layanan angkutan darat perintis.

Suharto mengatakan, pengadaan layanan angkutan darat perintis biasanya membutuhkan biaya tinggi sehingga bisnis angkutan perintis ini rawan mengalami kerugian.

“Kalau dari sisi bisnis angkutan seperti ini sudah banyak ruginya, siapa yang mau?,” kata Suharto dalam diskusi di Persroom Kemenhub, Jakarta, Selasa (7/2/2023).

Baca juga: Kemenhub Siapkan Rp 3,51 Triliun untuk Angkutan Perintis

Suharto mengatakan, pemerintah telah menetapkan keuntungan sebesar 10 persen dalam struktur Biaya Operasional Kendaraan (BOK) bagi pihak swasta agar berminat terlibat dalam layanan angkutan perintis. Namun, kata dia, pihak swasta masih enggan untuk ikut terlibat.

Ia mengatakan, hingga saat ini, pihak swasta masih terlibat dalam layanan angkutan perkotaan yang memiliki permintaan (demand) yang lebih tinggi.

“Ada 10 persen keuntungan, itu pun sudah ditawarkan kepada swasta, tapi masih banyak yang enggak mau. Mereka masih di pusat kota jelas demand-nya,” ujarnya.

Baca juga: Jadi Akses Mobilitas Masyarakat, KM Sabuk Nusantara 76 Layani Rute Perintis Banggai Laut

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Junaidi mengatakan, tingkat keterlibatan pihak swasta dalam angkutan penyeberangan perintis mencapai 5 persen.

Sementara itu keterlibatan BUMN paling dominan dalam angkutan penyeberangan perintis yaitu sebesar 82 persen dan BUMD 13 persen.

“Kami akan terus mendorong keterlibatan pihak swasta untuk angkutan penyeberangan perintis,” kata Junaidi.

Baca juga: Bandara Internasional Akan Dipangkas Jadi 15, Kemenhub: Masih Dibahas