Libatkan Asosiasi Perberasan, Bapanas Pastikan Hitungan HET Gabah dan Beras 2023 Sudah Pas

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pangan Nasional (Bapanas) bertemu dengan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) membahas kebijakan penetapan Harga Eceren Teratas (HET) untuk gabah hingga beras melalui Surat Edaran (SE) Kepala Badan Pangan Nasional tentang Harga Batas Atas Pembelian Gabah/Beras sebagai acuan harga bagi penggilingan padi sesuai kesepakatan dalam Rakor Perberasan 20 Februari 2023 kemarin.

Pertemuan tersebut dilakukan untuk memberi penjelasan bahwa penetapan HET tersebut sudah diperhitungkan dengan pas dan telah dihitung berdasarkan struktur ongkos produksi gabah atau beras di tingkat petani dan penggilingan.

Ceiling price atau HET yang ditetapkan yakni Gabah Kering Panen (GKP) Tingkat Petani Rp 4.550 per kg, GKP Tingkat Penggilingan Rp 4.650 per kg, Gabah Kering Giling (GKG) Tingkat Penggilingan Rp 5.700 per kg, dan Beras Medium di Gudang Perum Bulog Rp 9.000 per kg.

“Ceiling price yang disepakati lebih tinggi sekitar 8 sampai 9 persen dari harga pembelian pemerintah (HPP) yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan No.24 Tahun 2020 dan sudah berdasarkan struktur ongkos produksi gabah atau beras di tingkat petani dan penggilingan,” ujar Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dalam siaran resminya, dikutip Jumat (24/2/2023).

Baca juga: Harga Pangan Naik Jelang Ramadhan, Tim Ekonomi Jokowi Dinilai Belum Bekerja Maksimal

Arief mengaku kebijakan tersebut telah melakukan diskusi dan melibatkan asosiasi perberasan nasional dalam penyusunan ceiling price, termasuk Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), dan Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi).

“Perwakilan petani dari HKTI dan KTNA kita libatkan perumusan harga tersebut. Tentunya kebijakan harga tersebut kita susun untuk menjaga harga petani dan konsumen,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Jenderal HKTI Sadar Subagyo mengaku pihaknya memahami bahwa struktur harga yang ditetapkan dalam surat edaran tersebut adalah untuk melindungi petani, di mana biasanya ketika panen raya harga gabah jatuh di bawah harga HPP.

“Dengan surat edaran tersebut Bulog harus menyerap gabah petani dengan harga yang baik seperti yang disampaikan Kepala Badan Pangan Nasional,” ujarnya.

Baca juga: Demi Kesuburan Lahan, DPR hingga HKTI Sepakat Perluas Penggunaan Pupuk Organik

Ia menambahkan, HKTI mengusulkan segera dibentuk tim untuk mengkaji HPP yang seimbang, sehingga petani mendapatkan profit memadai dan harga beras tetap terjangkau oleh konsumen.

“Sejak tahun 2020 HPP belum mengalami penyesuaian, karenanya HKTI mengusulkan segera ditetapkan HPP baru sesuai dengan biaya keekonomian,” papar Sadar Subagyo.

Harga gabah 2023 dikritik SPI

Diberitakan sebelumnya, kebijakan penetapan harga acuan gabah ini disesalkan oleh Serikat Petani Indonesia (SPI).

Ketua Umum SPI Henry Saragih mengatakan, Bapanas tidak melibatkan organisasi petani dalam perumusan kebijakan tersebut.

"Kesepakatan merugikan petani dan menguntungkan korporasi dan ini menjadi tidak representatif, karena tidak ada perwakilan dari petani bahkan dari kementerian pertanian pun tidak dilibatkan," ujarnya dalam keterangannya, Rabu (22/2/2023).

“Sebaliknya, Bapanas justru melibatkan korporasi pangan, seperti Wilmar Padi. Keterlibatan dalam menentukan batas atas harga menjadi ruang bagi korporasi pangan skala besar untuk dapat membeli gabah dari petani dengan harga murah, lalu memprosesnya (mengolah dan mendistribusikan nya) dengan standard premium dan harga yang premium atau harga tinggi,” sambung Henry.

Lebih lanjut Henry menilai, disepakatinya harga bawah Rp 4.200 dan harga batas atas Rp 4.550 per kilogram akan merugikan petani, karena cenderung abai terhadap fakta-fakta bahwa terjadi peningkatan biaya produksi dan modal yang ditanggung petani seperti kenaikan harga pupuk, kenaikan sewa tanah, kenaikan biaya upah pekerja.