Ulasan di Balik Usulan Perry Warjiyo sebagai Calon Tunggal Gubernur BI 2023-2028

5 syarat pertimbangan pemilihan gubernur BI

Sementara Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan, melihat sepak terjang Perry Warjiyo selama ini, DPR RI kemungkinan akan menyetujui usulan Presiden untuk menjadikan pria tersebut sebagai Gubernur BI periode 2023-2028.

"Saya pikir dengan berbagai pertimbangan track record beliau dan tanpa mendahului pandangan kawan-kawan di DPR, Insya Allah kami akan sepakat bisa menerima dan menyetujuinya," ujarnya kepada Kompas.com, Rabu (22/2/2023).

Kendati dmeikian, Said memberikan beberapa catatan untuk menjadi pertimbangan dalam memilih Gubernur BI baru ke depan, yaitu:

1. Membangun chemistry dengan KSSK

Menurutnya, Gubernur BI harus dapat berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Selain Gubernur BI, KSSK beranggotakan Menteri Keuangan, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa.

"Syarat ini penting sebab saat ini dan kedepan kita menghadapi tantangan ekonomi yang tidak mudah. Ekonomi global diprediksikan masih sulit, kita di dalam negeri juga menghadapi tahun politik," ucapnya.

Namun karena selama lima tahun ke belakang Perry Warjiyo sudah menjabat Gubernur BI, maka dia melihat chemistry ini sudah terbangun dengan para anggota KSSK.

"Peran ini telah dijalankan dengan baik oleh Gubernur BI saat ini," kata Said.

2. Harus sigap dan tanggap

Gubernur BI baru juga harus memiliki sikap yang sigap dan tanggap dalam menghadapi berbagai tantangan baru yang tidak terduga.

Misalnya seperti saat mengahdapi pandemi Covid-19, BI dapat membantu pemerintah menghadapi tahun yang sulit dengan menerapkan kebijakan berbagi beban (burden sharing) melalui penyerapan SBN melalui private placement.

"BI saat itu sangat membantu posisi APBN aman akan kebutuhan pembiayaan yang sangat besar. Gubernur BI saat ini juga telah membuktikannya," jelasnya.

3. Melanjutkan pengaturan lalu lintas dan cadangan devisa

Said menyebut, tugas penting lainnya bagi Gubernur BI adalah memastikan kelanjutan pengaturan tentang lalu lintas dan cadangan devisa negara.

Menurutnya, pengaturan tentang lalu lintas devisa diperlukan untuk memastikan devisa negara memiliki dampak multiplayer pada ekonomi nasional. Agenda inilah yang perlu diperkuat ke depan.

4. Membangun hubungan baik dengan DPR RI

Tidak hanya dengan anggota KSSK, Gubernur BI baru juga harus bisa membangun hubungan baik dengan DPR RI, terutama kepada Pimpinan, Banggar, dan Komisi XI DPR RI.

Kemampuan ini, kata dia, dibutuhkan oleh Gubernur BI agar dalam menjalankan tugas-tugas strategis BI secara teknokrasi juga mendapatkan dukungan politik yang kuat dari DPR.

5. Harus memiliki jaringan internasional

Hal yang perlu dipertimbangkan lainnya, sosok Gubernur BI haruslah yang memiliki jaringan internasional. Pasalnya, hal ini akan menambah kepercayaan pasar, khususnya investor internasional terhadap pasar keuangan Indonesia.

Menurutnya, kepercayaan ini sangat penting untuk dibangun karena pasar keuangan RI masih belum dalam.

"Sosok Gubernur BI yang diakui secara internasional akan mendorong capital inflow untuk menguatkan pasar keuangan kita. Agenda ini perlu diperkuat oleh Gubernur BI ke depan," tukasnya.