Ulasan di Balik Usulan Perry Warjiyo sebagai Calon Tunggal Gubernur BI 2023-2028

JAKARTA, KOMPAS.com - Perry Warjiyo menjadi calon tunggal gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2023-2028 yang diusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Perry sebelumnya resmi menjabat sebagai Gubernur BI sejak 16 April 2018 berdasarkan Keputusan Presiden RI No.70/P Tahun 2018 tanggal 16 April 2018.

Namun, Perry Warjiyo mengucapkan sumpah jabatan pada 24 Mei 2018 sehingga terhitung lima tahun dari pengucapan sumpah itu, masa jabatan Perry akan habis pada 24 Mei 2023.

Lantas, apakah usulan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI ini sudah sesuai? Simak pendapat dari ekonom, bankir, dan anggota DPR RI berikut ini.

Baca juga: Dikabarkan Jadi Calon Tunggal Gubernur BI, Ini Profil Perry Warjiyo

Pendapat ekonom

Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah Redjalam mengatakan, pilihan Presiden tersebut sudah tepat.

Menurutnya, Perry diusulkan kembali oleh Presiden lantaran memiliki kinerja yang baik selama lima tahun terakhir memimpin BI sehingga Indonesia dapat pulih lebih cepat.

"Saya kira sudah tepat ya. Pak Jokowi nampaknya mengapresiasi kinerja Pak Perry dalam memimpin BI terutama dalam periode badai pandemi," ujar Piter kepada Kompas.com, dikutip Senin (27/2/2023).

Meski demikian, Piter menegaskan, masih terlalu awal untuk menyebut Perry sebagai Gubernur BI baru karena usulan Presiden ini masih harus menunggu persetujuan dari DPR.

"Pilihan Pak Jokowi masih bisa ditolak oleh DPR. Kita tunggu saja," kata dia.

Baca juga: Nama Balon Pengganti Perry Warjiyo Bermunculan, Ini Kriteria yang Harus Dimiliki Calon Gubernur BI

Sebaliknya, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira justru menilai seharusnya Presiden mengusulkan nama lain sebagai calon gubernur BI periode selanjutnya.

Pasalnya, sejauh ini kebijakan suku bunga yang diambil Perry masih mengekor kenaikan Fed Funds Rate dan terbukti lambat untuk lakukan implementasi devisa wajib ekspor (DHE).

"Agak kurang tepat Pak Perry maju dua periode. BI butuh penyegaran, jadi sebaiknya dilanjutkan oleh sosok yang fresh dan memiliki visi moneter progresif," ucap Bhima kepada Kompas.com, dikutip Senin (27/2/2023).

Selain itu, kata Bhima, model kebijakan moneter BI selama Perry memimpin terlalu tunduk pada eksekutif seperti pada kebijakan burden sharing untuk menangani pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Oleh karena itu, menurut dia, BI perlu dipimpim oleh sosok yang tegas agar independensi BI tidak bisa didikte oleh intervensi pemerintah.

Kemudian, pemimpin BI harus berani menyetop cetak uang melalui pembelian surat berharga negara (SBN) di pasar primer karena berdampak buruk ke inflasi dan menjadi beban BI jangka panjang.

"Masih banyak internal BI yang punya visi dan keberanian, terutama dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi pasca-pandemi," jelas Bhima.

Baca juga: DPR Terima Usulan dari Jokowi, Perry Warjiyo Jadi Calon Tunggal Gubernur BI

Pendapat bankir

Di sisi lain, Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Jahja Setiaatmadja menyambut baik usulan tersebut karena telah melihat langsung kinerja Perry selama menjabat Gubernur BI lima tahun terakhir ini.

"Beliau sudah melakukan yang terbaik. Kurs terkendali, inflasi terkendali, dan juga likuiditas diatur dengan baik. Saya kira memang beliau pantaslah meneruskan jabatan sebagai Gubernur BI," ujarnya kepada awak media di ICE BSD, Tangerang, Kamis (23/2/2023).

Baca juga: Bos BCA: Perry Warjiyo Pantas Teruskan Jabatan sebagai Gubernur BI

5 syarat pertimbangan pemilihan gubernur BI

Sementara Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan, melihat sepak terjang Perry Warjiyo selama ini, DPR RI kemungkinan akan menyetujui usulan Presiden untuk menjadikan pria tersebut sebagai Gubernur BI periode 2023-2028.

"Saya pikir dengan berbagai pertimbangan track record beliau dan tanpa mendahului pandangan kawan-kawan di DPR, Insya Allah kami akan sepakat bisa menerima dan menyetujuinya," ujarnya kepada Kompas.com, Rabu (22/2/2023).

Kendati dmeikian, Said memberikan beberapa catatan untuk menjadi pertimbangan dalam memilih Gubernur BI baru ke depan, yaitu:

1. Membangun chemistry dengan KSSK

Menurutnya, Gubernur BI harus dapat berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Selain Gubernur BI, KSSK beranggotakan Menteri Keuangan, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa.

"Syarat ini penting sebab saat ini dan kedepan kita menghadapi tantangan ekonomi yang tidak mudah. Ekonomi global diprediksikan masih sulit, kita di dalam negeri juga menghadapi tahun politik," ucapnya.

Namun karena selama lima tahun ke belakang Perry Warjiyo sudah menjabat Gubernur BI, maka dia melihat chemistry ini sudah terbangun dengan para anggota KSSK.

"Peran ini telah dijalankan dengan baik oleh Gubernur BI saat ini," kata Said.

2. Harus sigap dan tanggap

Gubernur BI baru juga harus memiliki sikap yang sigap dan tanggap dalam menghadapi berbagai tantangan baru yang tidak terduga.

Misalnya seperti saat mengahdapi pandemi Covid-19, BI dapat membantu pemerintah menghadapi tahun yang sulit dengan menerapkan kebijakan berbagi beban (burden sharing) melalui penyerapan SBN melalui private placement.

"BI saat itu sangat membantu posisi APBN aman akan kebutuhan pembiayaan yang sangat besar. Gubernur BI saat ini juga telah membuktikannya," jelasnya.

3. Melanjutkan pengaturan lalu lintas dan cadangan devisa

Said menyebut, tugas penting lainnya bagi Gubernur BI adalah memastikan kelanjutan pengaturan tentang lalu lintas dan cadangan devisa negara.

Menurutnya, pengaturan tentang lalu lintas devisa diperlukan untuk memastikan devisa negara memiliki dampak multiplayer pada ekonomi nasional. Agenda inilah yang perlu diperkuat ke depan.

4. Membangun hubungan baik dengan DPR RI

Tidak hanya dengan anggota KSSK, Gubernur BI baru juga harus bisa membangun hubungan baik dengan DPR RI, terutama kepada Pimpinan, Banggar, dan Komisi XI DPR RI.

Kemampuan ini, kata dia, dibutuhkan oleh Gubernur BI agar dalam menjalankan tugas-tugas strategis BI secara teknokrasi juga mendapatkan dukungan politik yang kuat dari DPR.

5. Harus memiliki jaringan internasional

Hal yang perlu dipertimbangkan lainnya, sosok Gubernur BI haruslah yang memiliki jaringan internasional. Pasalnya, hal ini akan menambah kepercayaan pasar, khususnya investor internasional terhadap pasar keuangan Indonesia.

Menurutnya, kepercayaan ini sangat penting untuk dibangun karena pasar keuangan RI masih belum dalam.

"Sosok Gubernur BI yang diakui secara internasional akan mendorong capital inflow untuk menguatkan pasar keuangan kita. Agenda ini perlu diperkuat oleh Gubernur BI ke depan," tukasnya.