Kemenkop-UKM Paparkan Kunci UMKM Bertahan di Era Disrupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop-UKM) mengatakan, pada era saat ini UMKM dituntut untuk beradaptasi dan bertransformasi agar dapat bertahan dan berkelanjutan.

Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Makro Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop-UKM) Rulli Nuryanto mengatakan, kunci agar UMKM dpat bertahan dan berkelanjutan adalah kreativitas, inovasi, digitalisasi, dan kolaborasi.

"Untuk memperkuat kemampuan dan kapasitas disrupsi UMKM dalam kerangka strategi tersebut, ada 3 hal yang menjadi concern," ucap dia dalam siaran pers, Kamis (2/3/2023).

Baca juga: Tangani Dugaan Pencucian Uang di Koperasi, KemenkopUKM Gandeng PPATK

Pertama, ia menjelaskan, UMKM perlu meningkatkan kapasitas SDM KUMKM agar tumbuh sebagai wirausaha produktif dan terhubung dengan ekosistem digital.

"Upaya ini diwujudkan antara lain dengan meningkatkan literasi digital dan entrepreneurship melalui pelatihan, pendampingan, dan inkubasi usaha," imbuh Rulli.

Hingga Desember 2022, ia biang, sudah ada 20,76 juta UMKM onboarding digital. Pada 2023 ini ditargetkan 24 juta UMKM akan masuk dalam ekosistem digital.

Baca juga: KemenkopUKM Fasilitasi Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual untuk Merek Dagang UMKM

Kedua, UMKM perlu membangun dan memperkuat proses bisnis UMKM. Di dalamnya mencakup kemudahan legalitas usaha (NIB), penguatan produk UMKM dengan sertifikasi dan standardisasi, factory sharing, hingga mengembangkan jejaring kemitraan usaha untuk bahan baku, pembiayaan, kualitas produk, teknologi, dan akses pasar.

"Tidak lupa, juga mendorong kelembagaan UMKM melalui koperasi untuk memperkuat posisi tawar dan meningkatkan skala ekonomi mereka," ucap Rulli.

Baca juga: Dukung UMKM Naik Kelas, KemenkopUKM Bakal Salurkan KUR hingga Perluas Pasar Produk

Ketiga, kata Rulli, UMKM perlu meningkatkan akses pasar dan pemasaran. Secara berkelanjutan, pemerintah menggelorakan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), memfasilitasi onboarding produk UMKM melalui laman LKPP/Bela Pengadaan PADI, SIREN (platform e-commerce) oleh SMESCO.

Selain itu, pemerintah juga sudah menetapkan kebijakan alokasi 30 persen area publik untuk promosi produk UMKM.

"Serta alokasi 40 persen belanja pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa KUMKM," tandas dia.