PMK Nomor 22 Tahun 2023, Aturan Baru Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau

Sementara itu, kemudahan pembayaran cukai bagi aglomerasi pabrik hasil tembakau diberikan berupa penundaan pembayaran cukai selama 90 hari terhitung sejak tanggal pemesanan pita cukai. 

Syarat dan tata cara 

Tempat penyelenggaraan aglomerasi pabrik hasil tembakau setidaknya harus memenuhi persyaratan:

• tidak berhubungan langsung dengan rumah tinggal, bangunan, halaman, atau tempat lain yang bukan bagian tempat aglomerasi
• memiliki pembatas permanen dengan ketinggian minimal dua meter, yang memisahkannya dengan rumah tinggal, bangunan, halaman, atau tempat lain di luar aglomerasi.
• mempunya luas lokasi, bangunan, atau tempat usaha berdasarkan perizinan berusaha atau penetapan dari pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku
• mempunyai satu pintu utama untuk pemasukan dan pengeluaran barang yang dapat dilewati kendaraan

Adapun pengusaha yang hendak menjadi penyelenggara aglomerasi pabrik hasil tembakau harus menyampaikan permohonan dan memaparkan proses bisnis kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, untuk mendapatkan penetapan sebagai penyelenggara aglomerasi.

Pengajuan permohonan menjadi penyelenggara aglomerasi pabrik hasil tembakau harus menyertakan tanggal kesiapan pemeriksaan lokasi. Pengusaha juga harus membawa dokumen perizinan berusaha atau penetapan dari pemerintah daerah.

Naskah PMK Nomor 22 Tahun 2023

Berikut ini naskah lengkap PMK Nomor 22 Tahun 2023 yang bersumber dari laman JDIH Kementerian Keuangan, yang dapat diakses dan atau diunduh di sini:

Naskah: KOMPAS.com/PALUPI ANNISA AULIANI