Sering Berbeda Data Produksi Beras, Kementan Tegaskan Kutip Data BPS

KOMPAS.com - Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Suwandi menegaskan bahwa pihaknya selalu menggunakan data dari Kerangka Sampling Area dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mencatat data beras yang diproduksi di Tanah Air.

“Kerangka sampling itu menggunakan teknologi, sudah pakai satelit kerjasama LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), sehingga, populasinya atau luasan total yang di-cover itu luas baku sawah 7,4 hektar itu dipotret dengan satelit,” kata Dirjen Suwandi saat Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IV DPR RI dikutip dari Antara, Selasa (4/4/2023).

Satelit KSA tersebut, lanjutnya, mempunyai titik sampling di 220 ribu titik yang dapat memperlihatkan detail kondisi lahan pertanian mulai dari tanaman vegetatif, generatif hingga tanaman dengan potensi gagal panen.

Titik sampling yang tersebar di berbagai provinsi itu juga diamati setiap bulan oleh petugas BPS provinsi, kabupaten maupun kecamatan.

Baca juga: Buwas Beberkan Modus Mafia Raup Untung Besar dari Beras Impor

Melalui pantauan satelit dan pantauan langsung petugas BPS yang independen itu, KSA mempunyai dua data. Pertama data final yang akan keluar setelah sebulannya dan yang kedua adalah data perkiraan.

“Misalnya untuk sekarang ini bulan Maret. Jadi angka yang sudah final adalah Januari-Februari dan sebelumnya. Kalau untuk bulan Maret baru selesai mendata, nanti akan keluar tanggal 20 (April),” ujarnya.

Sedangkan untuk data perkiraan merupakan data prediksi yang didapat sebulan sebelum panen terjadi. Misalnya, saat mengecek lahan pertanian di bulan Februari, petugas BPS akan turut mengamati fase pertumbuhan padi.

“Itu dilihat yang sudah kuning-kuning atau generatif. Luasan yang kuning itu, padi generatif itu untuk memprediksi panen Maret," kata Suwandi.

"Kemudian untuk bulan April pakai perkiraan itu dari kondisi pertanaman vegetatif yang hijau tapi sudah umur 50 hari 60 hari. Sedangkan untuk melihat Mei, itu dari vegetatif yang masih hijau umur 10 hari sampai 40 hari,” jelasnya.

Baca juga: Versi Buwas, Biang Kerok Beras Masih Mahal Gara-gara Ulah Mafia

Terkait penghitungan produktivitas, Suwandi menegaskan bahwa biasanya BPS akan menggunakan angka produktivitas berdasarkan hasil amatan terlebih dahulu. Barulah ketika angka tetap sudah didapatkan akan diterbitkan angka produktivitas yang baru.

“Sehingga, untuk menghitung produksi tahun 2022 yang lalu, itu angka tetap baik produksi produktivitas, metode ubinan itu diumumkan pada 1 Maret kemarin itu final," beber Suwandi.

"Tapi angka sebelumnya masih angka sementara. Dari angka itu baru ketemu produksi beras Tanah Air selama 2022 itu luas panennya 10,45 juta hektar, keluar berasnya 31,54. Itu yang angka terakhir itu dan setiap tahun juga begitu,” tegasnya lagi.

Dengan data dari BPS itu, Kementerian Pertanian selalu optimis kalau produksi beras dalam negeri surplus, meski pada kenyataannya harga beras naik dan pemerintah beberapa kali melakukan impor.

“Jadi gimana surplus terus setiap tahun? Betul, surplus itu rumus KSA BPS ini dengan perhitungan berapa diproduksi setahun dikurangi konsumsi setahun, selisihnya itu surplus,” sambung dia.

Baca juga: Pentingnya Pembenahan Data Beras Nasional

Polemik Data Beras

Polemik perbedaan data beras memang jadi masalah sejak lama. Menteri PPN/Kepala Bajppenas, Suharso Monoarfa pernah menyinggung soal data pangan terutama beras yang kerap berbeda tiap tahunnya hingga sekarang ini menjadi sorotan banyak kalangan.

"Kalau kita bicara soal data, yang paling dekat dengan kepentingan nasional kita adalah soal pangan. Kalau pangan itu kan berarti beras. Begitu beras, kita mau tanya kenapa kita impor? Kita punya jaga-jaga untuk impor dan kemudian berapa produksi, berapa yang ada di stok nasional yang dipegang oleh Bulog?" katanya dalam Peluncuran Portal Satu Data, 23 Desember 2022.

"Datanya sampai hari ini enggak ada yang satu, enggak ada yang sama. Itu luar biasa. Dari tahun ke tahun kita punya soal seperti ini," sambungnya.

Bila dibandingkan data mengenai transaksi berjalan, justru selalu sama. Karena keakuratan data yang diolah Bank Indonesia (BI).

Baca juga: Harga Beras Impor Mahal, Mendag Salahkan Pedagang Ambil Untung Besar

"Beda halnya begitu kita bicara soal current account atau transaksi berjalan, semuanya berujung data itu di Bank Indonesia. Dengan sederhana mudah kita dapat," ujar Suharso.

Suharso akui, banyak tantangan untuk menjadikan satu data di pemerintahan.

Mulai dari tantangan teknis maupun non-teknis, beragamnya cara atau metodelogi yang digunakan dalam menggunakan data, sehingga menghasilkan data itu tidak berstandar dan akhirnya tidak bisa diperbandingkan.

"Sekali lagi, karena datanya tidak standar basisnya maka tidak bisa diperbandingkan. Data yang sama diproduksi oleh institusi yang berbeda akan menghasilkan data yang berbeda sehingga tidak tahu data mana yang akan dipakai untuk pengambilan keputusan. Tidak ada metadata baku yang memberikan informasi tentang data acuan kode referensi juga berbeda-beda," jelasnya.

Baca juga: Bulog Pastikan 500.000 Ton Beras Impor Sudah Masuk ke Indonesia