Insentif Kendaraan Listrik dan Nasib Subsidi Transportasi Publik

Pemerintah sebagai regulator, dituntut untuk selalu menghadirkan dan mempertahankan public value dalam setiap kebijakan yang dirilis untuk mengatasi masalah-masalah publik.

Dalam tataran praktiks, public value memberikan perspektif yang lebih luas untuk mengukur kinerja pemerintah serta dapat dipergunakan sebagai panduan dalam penetapan kebijakan.

Para pengambil kebijakan bisa jadi tidak dapat mendefinisikan dengan jernih public value secara secara absolut.

Namun, mereka tetap berpeluang memutuskan (atau memungkinkan penentuan) apakah opsi kebijakan tertentu lebih berharga daripada opsi kebijakan lain dalam keadaan tertentu.

Perspektif public value ini adalah satu bentuk pendekatan holistik. Dari sini akan dapat terekam sejauh mana melihat totalitas dampak kebijakan yang dikeluarkan membantu meningkatkan kualitas kebijakan serta meningkatkan hubungan antara pemerintah dan warga negara (Kelly et al., 2002:35)

Dalam konteks subsidi bagi KBBLB poin ini menjadi menarik untuk direnungkan.

Subsidi sampai dengan 80 juta bagi pembelian kendaraan listrik tentu menjadi angin segar bagi para pengguna kendaraan pribadi.

Dengan kemampuan finansial yang memadai, tidak akan ada kesulitan untuk membeli kendaraan listrik sebagai pengganti kendaraan konvensional berbasis BBM.

Selanjutnya, penggunaan kendaraan pribadi masih bisa tetap dilakukan, bahkan dengan dukungan yang besar dari negara.

Namun di sisi lain, insentif yang diberikan untuk pembelian kendaraan listrik ini akan berbalik menjadi disisenstif terhadap upaya menurunkan polusi udara, malah tetap memberi masalah pada kemacetan.

Dalam jangka panjang, subsidi kendaraan listrik pribadi nantinya akan semakin menambah jumlah kendaraan di jalanan.

Yang menyedihkan, di samping wacana pengurangan subsidi tarif KRL, beberapa waktu terakhir, keluhan pengguna transportasi publik khususnya KRL begitu ramai di media.

Banyak di antara armada KRL telah hampir melewati usia pakainya. Sementara, armada pengganti yang semestinya sudah disiapkan belum kunjung ada kepastian ketersediaannya.

Polemik kemudian muncul di antara lembaga pemerintah. Apakah KRL yang dibutuhkan publik itu akan diimpor ataukah akan dipesan dari BUMN penghasil KRL?

Dan jika berlarut tanpa kejelasan solusi, maka masyarakatlah yang akan paling dirugikan.

Publik tentu tidak mau ambil pusing bagaimana pemerintah akan mengupayakannya. Namun publik memiliki hak untuk dapat bermobilitas dengan lancar dengan moda transportasi publik yang telah ada dan dirasakan manfaatnya secara luas.