Drama Pelarangan KRL Impor

06. Di tahun 2023 terdapat kebutuhan peremajaan 10 rangkaian KRL Jabodetabek dan 19 rangkaian pada 2024 yang harus dipensiunkan. Artinya ada 29 trainset sarana KRL yang harus cepat digantikan (replacement) supaya tidak mengganggu pelayanan dengan pengurangan jumlah perjalanan kereta api. Bila tidak ada peremajaan segera, dikhawatirkan akan berdampak terlantarnya penumpang KRL karena tidak semua penumpang terangkut.

07. Rencana pertama, PT INKA & PT KAI/KCI telah kontrak sebanyak 16 trainset dengan nilai hampir Rp 4 triliun dengan 192 unit sarana KRL yang dikirim pertama pada tahun 2025. Namun masih ada masalah kekurangan KRL untuk replacement selama dua tahun, yakni 2023 & 2024. Maka, sebagai rencana kedua harus ada impor KRL Jepang yang telah terbukti kehandalannya sejak kita pakai KRL bukan baru sejak tahun 2000 hingga kini.

08. Bila saran BPKP untuk PT KCI melakuan retrofit juga termasuk mahal 50 - 60 persen dari biaya baru Rp 20 miliar, namun belum ada jaminan kehandalanya. Waktu proses retrofit paling cepat 16 bulan, lalu mau dikemanakan penumpang KRL menunggu selama 16 bulan proses retrofit.

09. Pengadaan KRL baru seharga Rp 20 miliar ( selama tiga tahun) atau retrofit seharga Rp 10-20 miliar ( selama 16 bulan) dan impor KRL bukan baru seharga Rp 1,6 miliar (selama 6 bulan). Bila kita beli baru atau retrofit akan berdampak ke struktur tarif.

Konsekuensinya tarif pelayanan akan lebih mahal karena biaya penyusutan keuangan yang tinggi di KCI. Masalah tarif KRL adalah hal sensitif, jika tidak ada kenaikan tarif KRL, maka resiko tetap di pemerintah, yakni makin bengkaknya nilai public service obligation (PSO) atau subsidi.

10. KRL bukan baru asal Jepang bukan rongsokan yang tidak layak guna tetapi kebalikannya produk Jepang jauh lebih berpengalaman dan lebih berselamatan dalam mitigasi resiko perjalanan. Adalah rasional bila kita harus cepat impor KRL, karena telah ada beberapa KRL Jabodetabek yang rusak karena telah beroperasi selama 15 tahun lebih.

11. Polemik dan perdebatan ini harus segera diakhiri karena kita malah melupakan pelayanan transportasi umum sesungguhnya, mengenai jaminan ketersediaan KRL yang handal dan cepat.

Harus ada penyelesaian cepat secara politis dari pemerintah seperti KA Cepat Jakarta-Bandung karena tanpa TKDN pun bisa masuk di Indonesia. Demand penumpang KRL sudah terbentuk jangan sampai blunder karena ketidaktersedianya sarana KRL di tahun politis tahun depan.