Dinilai Tidak Efektif Kurangi Kemiskinan, Bank Dunia Dorong Pemerintah Hapus Subsidi Energi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Dunia menilai, subsidi energi tidak efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan serta ketimpangan di Indonesia. Hal ini disampaikan dalam laporan berjudul Pathways Towards Economic Security Indonesia Poverty Assessment.

Dalam laporan itu disebutkan, subsidi energi hanya mengurangi 2,4 poin persentase tingkat kemiskinan. Padahal, anggaran subsidi energi tercatat terus meningkat.

"Subsidi energi mahal dan tidak efektif dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan," tulis Bank Dunia dalam laporan tersebut, dikutip Selasa (9/5/2023).

Baca juga: Efektifkah Subsidi Energi Mengurangi Kemiskinan?

Oleh karenanya, Bank Dunia merekomendasikan kepada pemerintah untuk menghapus subsidi energi. Alokasi dari subsidi tersebut dapat dialihkan ke bantuan sosial untuk mengentas kemiskinan.

"Bantuan sosial tidak hanya lebih efisien untuk mengurangi kemiskinan, tetapi juga sangat progresif dalam mengurangi ketimpangan," tulis Bank Dunia.

Selain 'mahal', sebagian besar penyaluran subsidi energi juga dinilai tidak tepat sasaran. Pada saat bersamaan, pemberian subsidi energi juga bersifat regresif, dalam hal ini mendongkrak tingkat emisi gas rumah kaca (GRK).

Poin-poin tersebut memperkuat rekomendasi Bank Dunia kepada pemerintah untuk menghapus subsidi energi.

Baca juga: Subsidi Energi Bakal Makin Bengkak pada 2023

Sebagai informasi, pada tahun ini pemerintah menganggarkan Rp 339,6 triliun untuk subsidi energi dan kompensasi ketahanan energi. Pagu anggaran tersebut lebih rendah dari realisasi tahun lalu yang mencapai Rp 551,2 triliun.

Pembahasan terkait penghapusan subsidi energi juga telah dilakukan dalam gelaran KTT G20 tahun lalu. Dalam gelaran tersebut, negara-negara G20 bersepkata untuk merasionalisasi hingga menghapus subsidi energi fosil, sebab dinilai memicu pemborosan konsumsi energi serta menambah beban keuangan negara.

Baca juga: Pertamina Soroti Besarnya Anggaran Subsidi Energi