Kaji Reaktivasi Jalur KA di Madura, Menhub: Kami Apresiasi Jika Ada Swasta yang Mau Bekerjasama

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berkomitmen membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana transportasi di Pulau Madura, Jawa Timur, di antaranya melalui reaktivasi jalur kereta api Madura.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pihaknya akan mengkaji reaktivasi jalur kereta api di Madura yang memiliki panjang sekitar 200 kilometer.

"Memang di Madura harus dikembangkan angkutan yang lebih massal seperti kereta api. Tetapi ini harus didetailkan lagi studinya," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (17/5/2023).

Baca juga: Menhub Usul Tol Cipali Jadi 3-4 Lajur, Pengelola: Masih Koordinasi dengan PUPR

Guna merealisasikan reaktivasi jalur KA di Madura ini, dia membuka kesempatan bagi swasta yang ingin berinvestasi.

"Kami apresiasi jika ada swasta yang mau bekerja sama," kata Menhub.

Upaya menghidupkan kembali jalur kereta tersebut diusulkan oleh Bupati Sumenep Achmad Fauzi saat melakukan pertemuan dengan Menhub hari ini di Kantor Kemenhub.

Bupati Sumenep menilai reaktivasi jalur KA di Madura ini akan memperlancar aksesibilitas dan mengefisienkan biaya transportasi masyarakat Madura.

Sebagai informasi, reaktivasi jalur kereta api di Pulau Madura masuk dalam amanat Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik Bangkalan Mojokerto Surabaya Sidoarjo Lamongan atau Gerbangkertosusila, Kawasan Bromo Tengger Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.

Dikutip dari Kompas.id, jaringan rel KA di Pulau Madura merupakan peninggalan masa Hindia-Belanda yang dibangun oleh Madoera Stoomtram Maatschappij sejak 1897.

Rel membentang sepanjang 225 kilometer dari Pelabuhan Kamal di ujung barat Madura di Kabupaten Bangkalan sampai Pelabuhan Kalianget di ujung timur di Kabupaten Sumenep.

Namun, prasarana ini tidak lagi digunakan sejak pendudukan Jepang kurun 1942-1945 karena pembongkaran sebagian jaringan rel untuk kebutuhan perang.

Meski demikian, tinggalan masih ada dan saat ini berada dalam pengawasan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 8 Surabaya, antara lain bekas 14 stasiun dan 97 jembatan KA.

Optimalisasi Bandara Trunojoyo

Selain itu, Bupati Sumenep juga mengusulkan untuk dilakukan optimalisasi Bandara Trunojoyo dan pembukaan penerbangan perintis.

Untuk optimalisasi Bandara Trunojoyo, dia menjelaskan, kehadiran bandara yang telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada April 2022 lalu ini perlu dioptimalkan agar penerbangannya semakin ramai.

Pasalnya, Bandara Trunojoyo diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dari dan ke Pulau Madura serta membuka keterisolasian pulau-pulau terpencil yang ada di sekitarnya seperti Pulau Bawean dan Pulau Pagerungan.

"Bandara ini cukup megah dan kami akan mencoba berbagai formulasi agar penerbangan dari dan ke Sumenep semakin ramai usai pandemi Covid-19 berakhir," ucap Achmad.

Selain itu, dia juga tengah mengupayakan membuka penerbangan perintis untuk memperlancar aksesibilitas ke pulau-pulau terpencil.

Salah satu upaya yang dilakukan yaitu bekerjasama dengan perusahaan swasta Elnusa sebagai pemilik landasan udara (airstrip) di Pulau Masalembu, salah satu pulau terpencil di Kabupaten Sumenep.

"Ini menjadi fokus kami, karena kalau naik kapal perintis bisa 2-3 jam perjalanan. Kami mohon dukungan dari Kemenhub," kata dia.

Atas usulan-usulan tersebut, Menhub siap mendukung pemerintah daerah untuk meningkatkan konektivitas di Pulau Madura melalui peningkatan pelayanan sarana dan prasarana transportasi.

"Sesuai arahan Presiden bahwa Madura mendapat perhatian dan kami secara intensif mengupayakan itu," kata Menhub.

Menhub mengatakan, aksesibilitas dari dan ke Sumenep sudah cukup lengkap dengan dibangunnya Bandara Trunojoyo. Oleh karenanya, penerbangan komersil akan terus ditingkatkan melalui kerjasama pemerintah daerah, maskapai dan Kemenhub.

"Dengan bangunan terminal bandara yang cukup luas, bisa dimanfaatkan untuk pengembangan UMKM,” katanya.

Di sektor transportasi laut, pembangunan kapal roro akan dilakukan untuk memperlancar pergerakan kendaraan dan logistik.

Dengan demikian, komoditi pertambangan dan logistik lainnya secara point to point dapat diangkut langsung ke pabrik sehingga biaya lebih ekonomis dan perjalanan lebih cepat.

Baca juga: Masih Tahap Uji Coba, LRT Jabodebek Kapan Beroperasi?