Sri Mulyani Jawab Keraguan DPD soal Kemampuan Bayar Utang Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mempertanyakan kemampuan pemerintah membayar utang. Hal itu disampaikan saat Komite IV DPD menggelar rapat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Selasa (13/6/2023).

"Ada sejumlah kekhawatiran, ketidakmampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk bisa menyelesaikan kewajiban utangnya, baik jangka pendek dan angka panjang," ujar Wakil Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Abdul Hakim dalam rapat tersebut,

Lebih lanjut Abdul mengakui, data utang pemerintah saat ini sebenarnya masih cukup menggembirakan. Adapun data yang dimaksud ialah terkait rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) yang lebih rendah dibandingkan negara tetangga atau negara lain.

Baca juga: Kronologi Lengkap Negara Ditagih Utang Perusahaan yang Didirikan Tutut

Berdasarkan data Kemenkeu, rasio utang terhadap PDB memang kembali mengalami penurunan, setelah sempat melonjak pada periode pandemi Covid-19. Hingga pengujung 2022, rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 39,6 persen, lebih rendah dari Thailand (60,5 persen), Malaysia (66,3 persen), hingga Amerika Serikat (121,7 persen).

Akan tetapi, Abdul menyebutkan, terdapat sejumlah profesional yang mengkhawatirkan kemampuan membayar utang pemerintah. Utang pemerintah yang terus bertambah ditakutkan semakin membebani generasi mendatang.

"Saya ingin memastikan utang yang kita miliki tidak terlalu bahaya untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Dan seberapa jauh kemampuan kita untuk menyelesaikan utang-utang yang kita miliki," tuturnya.

Baca juga: Profil CMNP, Perusahaan Jusuf Hamka yang Tagih Utang ke Negara

Respons Sri Mulyani

Menanggapi pertanyaan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, pengelolaan utang pemerintah dilakukan berdasarkan pedoman yang berlaku. Selain itu, pengelolaan utang juga dilakukan secara transparan, data terkait pembayaran bisa dilihat di dalam laporan APBN KiTa.

"Kemampuan membayar utang setiap tahun di dalam APBN kita sudah tunjukkan, ini yang kita bayar berapa bunga utangnya," katanya.

Dalam pengelolaan utang tersebut, bendahara negara bilang, pemerintah tidak bisa semena-mena. Pasalnya, pengelolaan utang berkaitan dengan kepercayaan masyarakat atau investor yang akan membeli surat berharga negara (SBN).

Baca juga: Kemenkeu: Perusahaan Jusuf Hamka Punya Utang Ratusan Miliar Rupiah ke Negara

Adapun kepercayaan masyarakat atau investor terhadap kemampuan membayar utang pemerintah, dalam hal ini SBN, dinilai masih terjaga. Hal ini tercermin dengan tingginya minat pembelian SBN.

"Kalau SBN kita tadi banyak yang meminta karena mereka percaya harganya pasti akan naik," ujar Sri Mulyani.

Terjaganya kepercayaan terhadap SBN juga terefleksikan dengan semakin mengecilnya perbedaan atau spread bunga dengan obligasi AS. Sri Mulyani menjelaskan, spread imbal hasil antara SBN dengan obligasi AS yang tidak terlalu signifikan menandakan, investor percaya pemerintah dapat membayarkan kewajibannya.

Baca juga: CMNP Tidak Punya Utang ke Pemerintah, Jusuf Hamka: Kalau Punya, Saya Ganti 100 Kali Lipat

"Dulu kita itu spread-nya bisa besar sekali. Kalau di Brazil, Meksiko, itu sreadnya dengan Amerika bisa 900 bps. Jadi kalau Amerika (yield) 5 persen, mereka 13 persen," katanya.

"Karena mereka menganggap Amerika bisa lebih dipercaya, itu pandangan yang investasi," sambung dia.

Selain itu, terjaganya kepercayaan terhadap kemampuan bayar utang pemerintah juga tercermin dari stabilnya peringkat utang Indonesia sebagaimana disampaikan oleh lembaga rating dunia. Sri Mulyani menyebutkan, dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, banyak negara yang peringkat utangnya mengalami penurunan, salah satunya disebabkan oleh pembengkakan utang negara.

"Indonesia itu sedikit negara selama pandemi raitngnya enggak turun, outlooknya enggak negatif. Itu yang lebih objektif karena mereka membuat asesmennya dari SBN kita," ucapnya.

Baca juga: Sri Mulyani Ungkap Ironi di Balik Utang Pemerintah ke Jusuf Hamka