Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

MIND ID Mau Ambil 11 Persen Saham Vale, Erick Thohir: Sudah Waktunya Berbagi dengan Negara

Kompas.com - 16/06/2023, 05:30 WIB
Yohana Artha Uly,
Aprillia Ika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, pelepasan saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO) sebesar 11 persen untuk dibeli Holding BUMN Pertambangan MIND ID masih dalam tahap negosiasi.

Ia menuturkan, penambahan saham Vale Indonesia ke pihak pemerintah melalui BUMN merupakan hak negara. Menurutnya, setelah komoditas pertambangan RI dikelola asing selama puluhan tahun, kini sudah saatnya berbagi ke negara.

"Kita tidak anti investasi asing, tapi saya berharap kalau memang mereka yang sudah memiliki berapa puluh tahun tapi belum maksimal, sudah waktunya juga berbagi dengan negara," ujar Erick saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (15/6/2023).

Vale Indonesia memang merupakan perusahaan tambang nikel yang dimiliki asing dan beroperasi di Sulawesi sejak 1967.

Lalu, dilakukan divestasi sebagian saham Vale Indonesia melalui Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 1990 dan kepada MIND ID pada 2020.

Baca juga: Soal Divestasi Saham, Menteri ESDM Sebut Vale Belum Tetapkan Harga

Rincian pemegang saham Vale

Secara rinci, saat ini komposisi pemegang saham Vale Indonesia terdiri dari 43,79 persen milik Vale Canada Limited, 15,03 persen milik Sumitomo Metal Mining Co., Ltd (SMM), dan 0,54 persen milik Vale Japan Ltd.

Kemudian sebesar 21,18 persen menjadi saham publik yang terdaftar di BEI, serta 20 persen dimiliki MIND ID.

Saat ini Vale Indonesia dalam proses divestasi saham lanjutan sebesar 11 persen. Hal itu untuk memenuhi syarat perpanjangan kontrak karya yang akan berakhir di 28 Desember 2025, yakni minimal 51 persen saham dikuasai oleh pihak Indonesia.

Baca juga: Vale Lepas 11 Persen Saham, MIND ID Minta jadi Pengendali Operasional dan Keuangan

 

Upaya hilirisasi

Erick mengatakan, pengambilalihan saham perusahaan tambang asing merupakan bagian dari upaya pemerintah mendorong program hilirisasi di dalam negeri.

Pemerintah tidak ingin RI hanya mengekspor berupa bahan baku.

Lewat hilirisasi sumber daya alam tersebut diharapkan bisa mendorong perekonomian Indonesia, termasuk dalam peningkatan ketersediaan lapangan pekerjaan.

"Hilirisasi sumber daya alam adalah hal yang sangat diperlukan untuk kita semua. Jangan sampai kita menjadi negara yang hanya mengekspor bahan baku," kata Erick.

Baca juga: Respons Menteri ESDM soal 20 Persen Saham Vale Indonesia Dikuasai Perusahaan Cangkang

Halaman:


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com