Pemerintah Rumuskan Aturan Persulit Pengguna Mobil BBM

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut B. Pandjaitan mengatakan akan segera merumuskan aturan terkait "memaksa" masyarakat menggunakan kendaraan listrik.

Hal itu dia sampaikan usai menghadiri acara Forum TikTok Southeast Asia Impact yang berlangsung di Jakarta, Kamis (15/6/2023).

"(Aturannya) sedang kita rumuskan," ucap Luhut melalui siaran pers Kemenko Marves, Kamis (15/6/2023). 

Baca juga: Dorong Kendaraan Listrik, Pemerintah Bakal Persulit Mobil BBM

Mantan Menko Polhukam ini berujar, pemerintah ingin memperbaiki kualitas udara di Indonesia utamanya Jakarta yang identik dengan polusi.

Maka dari itu, fokus saat ini adalah dorongan peralihan mobil berbahan bakar minyak (BBM) ke mobil bertenaga listrik.

"Tentu kita akan memprioritaskan mobil listrik. Karena mobil listrik itu dapat memperbaiki lingkungan, kualitas udara, dan sebagainya," kata Luhut.

Baca juga: Peminat Kendaraan Listrik Masih Rendah, Apa Penyebabnya?

Pemerintah bakal mempersulit masyarakat yang masih "ngotot" menggunakan kendaraan dengan bahan bakar minyak (BBM). Hal itu dilakukan agar Indonesia bisa mendapat kualitas udara yang baik.

"Kita juga secara bertahap akan mempersulit tanda kutip mobil-mobil combustion (BBM), dengan demikian air quality kita semakin membaik. Sehingga keluarga kita akan mendapat air quality seperti negara tetangga kita," kata Luhut saat acara peluncuran "Battery Asset Management Services Indonesia Battery Corporation" yang berlangsung di Kantor Kemenko Marves, Jakarta, Senin (12/6/2023).

Baca juga: Kualitas Udara di Berbagai Kota Memburuk, Pemerintah Diminta Lakukan Langkah-langkah Ini

Selain ingin mendapatkan kualitas udara, dengan upaya tersebut pemerintah juga mengejar target 10 persen populasi masyarakat di Indonesia menggunakan kendaraan listrik pada tahun 2030.

"Kendaraan listrik tidak hanya berbicara tentang kendaraannya saja tapi seluruh ekosistemnya saja. Kita mau 10 persen populasi EV ini terjadi 2030," ucap Luhut.