[POPULER MONEY] Bayar Tiket MRT Jakarta Tidak Bisa Pakai Gopay dkk Lagi | Alasan Kenaikan Tukin PNS 3 Kementerian dan Lembaga

1. Mulai 1 Juli, Bayar Tiket MRT Jakarta Tidak Bisa Pakai Gopay, OVO, DANA, dan LinkAja

Mulai 1 Juli mendatang pembayaran tiket MRT Jakarta sudah tidak bisa melalui aplikasi 4 dompet digital (e-wallet) lagi. Keempat e-wallet itu yakni Gopay, OVO, DANA, dan LinkAja.

Corporate Secretary Division Head PT MRT Jakarta Ahmad Pratomo mengatakan, hal ini dikarenakan MRT Jakarta sudah tidak bekerja sama dengan penyedia dompet digital tersebut per 1 Juli 2023.

"Saat ini (per 1 Juli 2023) pembelian tiket MRT Jakarta melalui aplikasi e-wallet seperti Gopay, Ovo, Linkaja, dan Dana sudah tidak dapat dilakukan dikarenkan telah selesainya kontrak kerja sama dengan para mitra e-wallet tersebut," ujarnya saat dikonfirmasi Kompas.com, dikutip Senin (26/6/2023).

Meski begitu, dia bilang, ke depannya opsi pembayaran menggunakan dompet digital Gopay, OVO, DANA, dan LinkAja bisa saja kembali digunakan jika para mitra tersebut bekerja sama kembali dengan MRT Jakarta.

Selengkapnya simak di sini

2. Proyek Migas yang Libatkan Rusia Terganggu, Ini Kata Menteri ESDM

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengakui proyek-proyek migas yang melibatkan Rusia mengalami gangguan imbas dari eskalasi perang Rusia-Ukraina yang terjadi sejak awal 2022.

“Memang terganggu, tapi Rusia masih ada di sana. Terus bagaimana kita memutuskan siapa yang lanjutkan? Kita juga harus realistis, siapa tahu baikan lagi. Kadang-kadang musuhan, musuhannya seru bertemannya juga seru,” ucap Menteri ESDM Arifin Tasrif saat ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Jumat (25/6/2023).

Salah satu proyek migas yang kena imbas perang Rusia-Ukraina ialah Blok Tuna.  Pengembangan Blok Tuna yang berada di Pulau Natuna belum bisa berjalan.

Premier Oil Tuna BV selaku anak usaha Harbour Energy Group sebagai operator terkena sanksi Uni Eropa dan Inggris karena bermitra dengan BUMN Rusia, Zarubezhneft.

Baca selengkapnya di sini

3. APBN Surplus Rp 204,3 Triliun pada Mei 2023

Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih terjaga hingga akhir Mei 2023. APBN masih mencatatkan surplus, ditopang oleh pendapatan yang kembali tumbuh double digit.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan, APBN mencatatkan surplus sebesar Rp 204,3 triliun atau setara 0,97 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada Mei 2023.

Tingkat surplus itu lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar Rp 234,7 triliun atau setara 1,12 persen dari PDB. Surplus itu diikuti dengan keseimbangan primer yang terjaga yakni pada level Rp 390,5 triliun.

"Kinerja dari APBN sampai dengan akhir Mei masih terus terjaga positif," kata Sri Mulyani, dalam konferensi pers, Senin (26/6/2023).

Simak selengkapnya di sini

4. Hati-hati, 12 Saham Ini Berpotensi Melorot ke Level Rp 1

Kehadiran papan pemantauan khusus memberikan saham yang telah lama tertidur di level Rp 50 bisa bangkit bergerak. Namun setelah dua pekan diluncurkan sejumlah saham malah bergerak turun.

Saham-saham yang masuk dalam Papan Pemantauan Khusus berpotensi turun paling dalam ke level Rp 1. Dengan begitu, saham mandek di level gocap bisa melorot ke level paling rendah tersebut.

Per Jumat (23/6/2023), ada 12 saham penghuni papan pemantauan khusus yang ada di bawah Rp 50, yakni GAMA yang parkir di level Rp 21, MDRN di level Rp 22 dan HADE di Rp 24.

Kemudian ada saham EPAC, KIAS, PADI, MIRA, TAMU, TAMA, TARA, MKNT dan NASA yang kompak parkir di level Rp 20 hingga akhir perdagangan pekan lalu.

Lalu apa yang harus dilakukan? Baca di sini

5. Jokowi Naikkan Tukin PNS 3 Kementerian dan Lembaga, Ini Alasannya Menurut Kemenkeu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan tunjangan kinerja (tukin) pegawai negeri sipil (PNS) Kementerian Perencanaan dan Pembangaunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) beberapa waktu lalu.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan, kenaikkan tersebut merupakan bentuk apresiasi dari Presiden kepada 3 kementerian/lembaga (K/L), terkait dengan reformasi birokrasi yang terus dilakukan.

Transformasi reformasi birokrasi melalui berbagai penyederhanaan sektor birokrasi memang menjadi salah satu fokus yang terus didorong oleh Jokowi dalam rangka mempercepat dan mempermudah pelayanan di tiap K/L.

"Dan karena itu Bapak Presiden memberikan penghargaan berupa kenaikkan tunjangan kinerja untuk 3 kementerian/lembaga tersebut," kata Isa, dalam konferensi pers APBN KiTa, Senin (26/6/2023).

Simak selengkapnya di sini