[POPULER MONEY] Jokowi Minta Pindad-PTDI Pindah ke Subang | 3 Perusahaan Jadi Tersangka Korupsi Minyak Goreng

4. 3 Perusahaan Jadi Tersangka Korupsi Minyak Goreng, Pengusaha: Kok Sampai Begini...

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) buka suara ihwal kasus hukum yang menjerat tiga anggota asosiasinya, dalam kasus korupsi minyak goreng.

Ketua Umum Gapki Eddy Martono menyatakan, pihaknya prihatin dengan penetapan tiga bos produsen minyak sawit itu menjadi tersangka.

Hal itu menurut dia, bisa berdampak pada iklim investasi.

“Kami sangat prihatin anggota kami terkena kasus itu. Kok sampai begini? Mereka sudah patuh dan melaksanakan kebijakan pemerintah kok dipidana. Kalau kasus ini terus berlanjut ini bisa berdampak pada terganggunya iklim investasi,” ungkap Eddy dalam siaran persnya, Kamis (20/6/2023).

Eddy menyebutkan, sawit dan CPO menyumbang devisa sangat besar. Oleh sebab itu dia berharap, penegakan hukum dilakukan secara hati-hati dan tidak sampai berdampak pada terganggunya bisnis termasuk nasib jutaan buruh dan petani yang bergantung pada sektor ini.

Selengkapnya klik di sini. 

5. Sri Mulyani: Kalau Anda Bicara Menkeu Utang Melulu, Anda Sudah Ketinggalan Kereta

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendorong generasi muda untuk berpikir kritis, sehingga nantinya dapat berpartisipasi aktif dalam menangani berbagai isu global yang semakin kompleks.

Menkeu mengatakan, saat ini berbagai isu global semakin kompleks, sehingga membutuhkan solusi konkrit yang mempertimbangkan berbagai aspek.

"Policy-nya harus bagaimana, instrumennya apa yang dipakai, caranya gimana, ngomong sama bisnis gimana, ngomong sama masyarakat gimana, edukasinya seperti apa," tutur dia, dalam gelaran acara Indonesia Data and Economic Conference Katadata 2023, di Jakarta, Kamis (20/7/2023).

Dalam perumusan kebijakan itu sendiri, diperlukan berbagai pertimbangan, salah satunya terkait dengan sumber anggaran yang bisa berasal dari berbagai instrumen.

"Apakah menggunakan instrumen pajak atau instrumen subsidi, apakah menggunakan instrumen utang atau instrumen ekuitas, itu semuanya menjadi sangat konkrit," ujar bendahara negara.

Oleh karenanya, Sri Mulyani menyebutkan, sudah tidak lagi waktunya bagi masyarakat untuk hanya membicarakan penarikan utang pemerintah semata, sebab terdapat permasalahan yang lebih kompleks perlu diselesaikan.

"Jadi kalau di ruangan Anda cuma bilang, 'Bu Menteri Keuangan utang melulu,' Anda sudah ketinggalan kereta jauh banget," katanya.

Selengkapnya klik di sini.