Pemerintah Pelototi Pengembang Rumah Subsidi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya memastikan agar pengembang perumahan memenuhi kualitas rumah subsidi agar tetap layak huni.

Hal ini menyusul telah dinaikannya batasan harga jual rumah tapak subsidi berdasarkan Keputusan Menteri PUPR Nomor 689/KPTS/M/2023. Dengan adanya kenaikan harga jual rumah tapak ini seharusnya pengembang dapat menjamin kualiltas rumah yang dibangun.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengatakan, pihaknya akan melakukan pengawasan secara berjenjang.

Baca juga: Soal Harga Rumah Subsidi, PUPR: Kami Agak Sedikit Terlambat Menyesuaikan

Salah satunya melalui perjanjian kerjasama (PKS) di mana masing-masing pihak baik itu pengembang dan perbankan menyatakan komitmennya untuk menjamin kualitas rumah yang dibangun dan dijual ke konsumen layak huni.

"Komitmen kualitas ini memang harus ada di masing-masing pihak tadi. Nah pengawasannya tentu kita lakukan secara berjenjang," ujarnya saat acara Ngobrol Santai (Ngobras) di Kementerian ATR/BTN, Jakarta, Jumat (21/7/2023).

Dia merincikan, dalam PKS itu pengembang rumah subsidi menyatakan komitmennya untuk membangun rumah subsidi dengan kualitas yang baik.

Baca juga: Respons BP Tapera soal Kenaikan Batas Harga Jual Rumah Subsidi

Sementara perbankan berkomitmen untuk memberikan pinjaman hanya untuk pengembang rumah subsidi yang berkomitmen membangun rumah subsidi dengan kualitas yang baik.

"Tapera juga melakukan pengawasan juga di dalam pelaksanaannya," tambahnya.

Namun demikian, dia berharap komitmen ini bukan hanya di dalam PKS saja tetapi benar-benar datang dari dalam pengembang rumah subsidi itu sendiri.

"Makanya kita harus menciptakan lingkungan yang lebih friendly dengan kualitas tadi. Ini proses yang berjalan," ucapnya.

Baca juga: Milenial Mau Punya Hunian? Pertimbangkan Rumah Subsidi

Dia mengungkapkan, selama ini pelanggaran kualitas rumah subsidi disebabkan oleh berbagai hal dan tidak selalu dilakukan oleh oknum pengembang.

Sebab ada juga pelanggaran di mana perbankan memancing pengembang untuk mengakadkan pembelian rumah padahal rumah tersebut belum siap dihuni.

"Mari kita bersama-sama menjaga amanah daripada kementerian ataupun pemerintah untuk kita bisa memberikan rumah yang layak huni dan juga tentu lebih sehat kepada masyarakat. Jadi tidak hanya fokus ke banyak penyaluran tapi bagaimana kita kedepankan kualitas," tuturnya.

Baca juga: Syarat dan Cara Pengajuan KPR Rumah Subsidi di Bank BTN